Bjorka dan Dugaan Kebocoran Data Pemerintah, Apa Penyebabnya?

KOMPAS.com - Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial adalam beberapa hari terakhir. 

Hal itu setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, KPU, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi. 

Sejumlah data yang diduga bocor di laman BreachForum tersebut dibantah oleh Kominfo, BIN hingga KPU. 

Baca juga: 4 Dugaan Kebocoran Data yang Dibeber Hacker Bjorka

We are now profiling the Bad Actor "Bjorka" that leaked the INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE. He has leaked many databases targeting Indonesia since 2020. Analysts and investigators who want to profile him can use our DarkTracer platform. Try it on https://t.co/HQNGazQoRh https://t.co/bQev51HTjk pic.twitter.com/obGR6KSsrv

— DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) September 7, 2022

Menunjukkan celah keamanan sistem digital

Terkait dugaan kebocoran data tersebut, Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana mengatakan, Bjorka menunjukkan celah-celah keamanan dari sistem digital sejumlah website pemerintah. 

Menurut Rosihan, Bjorka menunjukkan bahwa lemahnya keamanan sistem digital yang ada di Indonesia, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah.

"Sebagai seorang hacker, tentu memang sudah menjadi profesinya untuk mencari dan menunjukkan celah-celah keamanan dari sebuah sistem digital," ujar Rosihan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Karena itu menurutnya seharusnya pemerintah peduli sejak awal membangun sistem digital yang kuat.

"Membuat sistem digital itu tidak hanya asal jadi, namun lemah di keamanan datanya, apalagi ini adalah data layanan publik," lanjut dia.

Baca juga: Bjorka Klaim Ungkap Pembunuh Munir, Begini Kronologi dan Investigasi Kasusnya hingga Kini

Kebocoran data bisa jadi masalah besar

Sementara itu pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia (UI), Dr. Firman Kurniawan menduga Bjorka mempelajari sistem keamanan berbagai institusi di Indonesia dan dapat memetakan kelemahannya.

"Sehingga untuk menunjukkan hasil pemetaannya berbagai sistem keamanan data diretas, termasuk data yang menyangkut Presiden. Bjorka memamerkan kemampuannya dari 2 tahun mempelajari," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Oleh karena itu Firman mengatakan, Pemerintah melalui Badan Siber Sandi Negara (BSSN) perlu segera menghentikan peretasan atau kebocoran data tersebut. 

"Bisa jadi masalah besar yang mengguncang negara," kata dia.

Firman menyampaikan, masalah besar yang dimaksud yakni jika dokumen yang terkategori rahasia diretas dan diedarkan secara bebas kepada publik.

Baca juga: Ramai soal Bjorka, Ini Daftar Hacker Terkenal di Dunia

Dokumen Presiden RI yang diduga dibobol Bjorka:

• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditujukan untuk RI1.
• Surat rahasia kepada Mensesneg dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya.
• Permohonan Jamuan Snack Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
• Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
• Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun ditujukan ke Kepala Biro Tata Usaha
• Permohonan Audiensi Kepala Menteri Sekretaris Negara Guna Menyampaikan Pandangan dan Gagasan Mengenai Pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
• Penjemput Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet ditujukan ke Kepala Biro Tata.
• Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikirim oleh Kepala biro Sumber Daya Manusia.
• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk RI1.
• "Penunjukan Plh. Deputi Hukum dan PUU Tanggal 2 s.d 9 Agustus 2019 a.n Hayu Sihwati, S.H., M.H.", dikirim oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Evaluasi sistem digital

Rosihan mengatakan, apabila benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap untuk mengevaluasi semua sistem digital yang ada.