Bjorka dan Dugaan Kebocoran Data Pemerintah, Apa Penyebabnya?

KOMPAS.com - Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial adalam beberapa hari terakhir. 

Hal itu setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, KPU, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi. 

Sejumlah data yang diduga bocor di laman BreachForum tersebut dibantah oleh Kominfo, BIN hingga KPU. 

Menurut Rosihan, Bjorka menunjukkan bahwa lemahnya keamanan sistem digital yang ada di Indonesia, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah.

"Sebagai seorang hacker, tentu memang sudah menjadi profesinya untuk mencari dan menunjukkan celah-celah keamanan dari sebuah sistem digital," ujar Rosihan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Karena itu menurutnya seharusnya pemerintah peduli sejak awal membangun sistem digital yang kuat.

"Membuat sistem digital itu tidak hanya asal jadi, namun lemah di keamanan datanya, apalagi ini adalah data layanan publik," lanjut dia.

Kebocoran data bisa jadi masalah besar

Sementara itu pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia (UI), Dr. Firman Kurniawan menduga Bjorka mempelajari sistem keamanan berbagai institusi di Indonesia dan dapat memetakan kelemahannya.

"Sehingga untuk menunjukkan hasil pemetaannya berbagai sistem keamanan data diretas, termasuk data yang menyangkut Presiden. Bjorka memamerkan kemampuannya dari 2 tahun mempelajari," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/9/2022).

Oleh karena itu Firman mengatakan, Pemerintah melalui Badan Siber Sandi Negara (BSSN) perlu segera menghentikan peretasan atau kebocoran data tersebut. 

"Bisa jadi masalah besar yang mengguncang negara," kata dia.

Firman menyampaikan, masalah besar yang dimaksud yakni jika dokumen yang terkategori rahasia diretas dan diedarkan secara bebas kepada publik.

Dokumen Presiden RI yang diduga dibobol Bjorka:

• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditujukan untuk RI1.
• Surat rahasia kepada Mensesneg dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya.
• Permohonan Jamuan Snack Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.
• Permohonan Dukungan Sarana dan Prasarana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
• Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun ditujukan ke Kepala Biro Tata Usaha
• Permohonan Audiensi Kepala Menteri Sekretaris Negara Guna Menyampaikan Pandangan dan Gagasan Mengenai Pembentukan Badan Pemasyarakatan dan Badan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
• Penjemput Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet ditujukan ke Kepala Biro Tata.
• Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dikirim oleh Kepala biro Sumber Daya Manusia.
• Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk RI1.
• "Penunjukan Plh. Deputi Hukum dan PUU Tanggal 2 s.d 9 Agustus 2019 a.n Hayu Sihwati, S.H., M.H.", dikirim oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Evaluasi sistem digital

Rosihan mengatakan, apabila benar terjadi peretasan data publik, Pemerintah harus mengakui keteledorannya, dan sigap untuk mengevaluasi semua sistem digital yang ada.

Tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, namun juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras, dan juga keamanan networkingnya.

"Seharusnya jadi bahan evaluasi. Dalam waktu dekat, pemerintah harus segera berkonsultasi dengan para pakar keamanan digital, langkah apa yang harus dilakukan," ujar Rosihan.

"Kalau perlu setiap aplikasi digital yang akan digunakan oleh layanan publik perlu lolos sertifikasi keamanannya," imbuhnya.

Memperkuat sistem keamanan data

Sementara itu Firman menyampaikan, solusi untuk mengatasi dugaan kebocoran data tersebut adalah dengan memperkuat sistem keamanan data terbaik.

"Jalan paling rasional, dengan memperkuat sistem keamanan data terbaik. Banyak ilmuwan dan ahli keamanan data di dunia ini," ujar dia.

Menurut dia, pemerintah bisa bekerjasama atau berkonsultasi dengan para ilmuwan dan ahli keamanan data terbaik.

Namun, jika pemerintah merekrut hacker untuk mengamankan sistem data pemerintah artinya pemerintah menunjukkan keputusasaan dalam mengatasi permasalahan.

"Selain itu jika merekrut hacker dapat jadi tendensi untuk kasus-kasus serupa yang bisa terjadi lagi di masa datang," kata Firman.