Memerdekakan Warung-warung Kerakyatan

BELUM lama ini, warga Singapura rama-ramai membeli makanan yang dijajakan di sebuah warung karena pemiliknya nyaris bangkrut akibat tidak pernah meraup laba.

Berkat viralnya video yang mengkisahkan ancaman kebangkrutan warung tersebut, para pembeli menyerbu dagangan warung tersebut hingga ludes.

Para pembeli melakukan cara itu agar warung yang dimiliki Umar Fabrice tidak gulung tikar (Kompas.com, 21 Mei 2022).

Lain di Singapura, lain pula di Cibubur di batas Jakarta Timur dengan Depok, Jawa Barat.

Sebuah warung yang sempat menjadi rujukan warga sebuah kompleks untuk kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) harus “benar-benar” tutup.

Penyebabnya tidak bisa bersaing dengan kehadiran toko-toko milik jaringan ritel yang kian hari semakin menggurita.

Warung yang pernah begitu berjasa bagi warga karena telur, beras, lampu, bahkan sendal lengkap tersedia, harus menyerah karena tidak kuat menyaingi kehadiran toko-toko ritel yang berkelir seragam, berpenerangan maksimal dan berpendingin ruangan.

Sementara toko kelontong kecil milik orang tua sahabat saya di Langgur, Maluku Tenggara, Maluku juga harus mengibarkan bendera “putih” tanda menyerah.

Selain dampak pandemi yang membuat lesu daya beli warga, kehadiran sebuah minimarket baru juga menggerus pendapatan warung kelontong ala manajemen kampung.

Hampir di setiap jengkal persada nusantara, saya selalu menemukan ritel-ritel berjaringan.

Bahkan di tapal batas negara di Entikong, Kalimantan Barat yang berbatas dengan Sarawak, Malaysia atau di Belu, Nusa Tenggara Timur yang bersebelahan dengan Republik Demokrasi Timor Leste, saya menjumpai toko-toko seragam berwarna kuning, merah dan biru itu.

Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara yang memiliki hamparan sawah menghijau tetapi kini juga sohor dengan kehadiran jaringan ritel-ritel tersebut dari kota besar, daerah kecamatan hingga dusun terpencil sekalipun.

Andai Bung Hatta masih “sugeng” saya tidak bisa membayangkan betapa kecewanya Bapak Koperasi itu melihat negeri yang ikut dibidani kemerdekaannya itu telah “dijajah” kehadiran ritel-ritel berjaringan dan semakin menggurita saja.

Untuk bisa mendirikan sebuah minimarket, dibutuhkan biaya tidak sedikit. Sebuah pewaralaba menawarkan untuk tipe gerai dengan 9 rak dengan luasan 30 meter persegi diperlukan investasi Rp 300 juta dan 18 rak disyaratkan Rp 350 juta.

Sedangkan 36 rak membutuhkan Rp 450 juta dan 45 rak untuk area penjualan 100 meter persegi butuh Rp 500 juta.

Tipe kerjasama franchise yang ditawarkan mencakup skema gerai baru di mana calon pembuka gerai mengajukan usulan lokasi untuk pembukaan gerai baru.

Lalu ada tawaran konversi dari calon investor untuk mengajukan usulan lokasi yang masih berupa toko kelontong atau minimarket agar bisa dikembangkan menjadi gerai yang lebih besar.

Dan terakhir ada skema gerai take over di mana calon investor bisa mengambil alih gerai yang masih operasional dan yang telah dimiliki pewaralaba.

Pembukaan gerai baru yang berasal dari usulan calon pembuka waralaba membutuhkan nilai investasi yang bervariasi, berkisar di angka Rp 500 juta.

Biaya tersebut sudah mencakup franchise fee sebesar Rp 45 juta untuk 5 tahun operasional. Tentu saja nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti.

Sedangkan franchise gerai baru dengan skema konversi berupa pengembangan minimarket lokal atau toko kelontong, pewaralaba menawarkan pengakuan barang dagangan milik toko kelontong sebelumnya sebagai barang dagangan untuk stok pembukaan gerai “baru” waralaba atau rak milik toko yang lama dapat digunakan dan diakui sebagai pengurangan biaya investasi. Tentu saja rak toko harus sesuai dengan standar rak gerai dari pewaralaba.