Lika-liku Perjalanan Pengadaan Gorden Miliaran Rupiah oleh DPR

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menjadi sorotan terkait pengadaan gorden di rumah jabatan atau rumah dinas anggotanya.

Semula, lembaga wakil rakyat ini menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di 505 unit rumah dinas.

Adapun setiap rumah, akan mendapat satu set gorden senilai Rp 90 juta dihitung dengan pajak.

"Per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak Rp 90 jutaan per rumah," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022), dikutip dari Kompas.com.

Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat 11 macam gorden yang dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Kemudian, gorden juga akan dipasang di lantai dua yakni di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, nilai pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini yaitu Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332.

Luas dan spesifikasi dari gorden yang akan dipasang di setiap rumah tidak dijelaskan oleh Indra. Namun ia menegaskan, gorden yang akan dibeli wajib produksi dalam negeri.

Baca juga: Bos PT Bertiga Mitra Solusi, Pemenang Tender Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Kini Jalani Isoman

Gorden di rumah jabatan sudah tidak layak

Pengadaan gorden dengan nilai fantastis ini diklaim Indra terpaksa dilakukan lantaran sudah 13 tahun tidak diganti. Sehingga, kondisi gorden di setiap rumah jabatan anggota dewan kini sudah tidak layak pakai.

Karena kondisinya yang tak layak itu, beberapa anggota dewan pun memilih melepas dan membuang gorden di rumah dinas mereka.

"Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," terang Indra.

Ia melanjutkan, dengan tak adanya gorden, tak sedikit pula anggota yang meminta ada penggantian gorden karena suasana dalam rumah bisa dilihat dari luar.

"Sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar," kata dia.

Baca juga: Soal Gorden DPR, KPK Minta Proses Pengadaan Dilakukan Transparan dan Akuntabel

Perjalanan gorden sampai pada pemenang tender

Usai lelang ditutup pada 31 Maret 2022, lika-liku perjalanan pengadaan gorden DPR kini sudah sampai pada tahap penentuan tender.

Dilansir dari LPSE DPR, Senin (9/5/2022), tender penggantian gorden resmi dimenangkan oleh peserta yang memberikan harga penawaran tertinggi, yakni Rp 43,5 miliar.

Adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten. Perusahaan ini berhasil mengalahkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang.

"Nama pemenang PT bertiga Mitra Solusi, harga penawaran Rp 43.577.559.594,23, harga terkoreksi Rp 43.577.559.594,23, dan harga negosiasi Rp 43.577.559.594,23," tulis dalam situs LPSE.

Dari total 49 perusahaan yang menjadi peserta lelang proyek bertajuk "Penggantian Gorden dan Blind DPR RI Kalibata", hanya ada tiga perusahaan yang bisa dilihat harga penawaran dan harga terkoreksinya.

Ketiganya adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43,5 miliar, PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37,7 miliar, dan PT Panderman Jaya yang memberikan harga penawaran Rp 42,1 miliar.

Baca juga: Berapa Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI? Ini Rinciannya

MAKI heran

Menanggapi pengadaan gorden DPR, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai bahwa proyek ini sama sekali tidak mendesak.

Oleh karenanya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI seharusnya membatalkan atau mengalihkan anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Di pemerintah saja ada refocusing. DPR seharusnya melakukan hal yang sama. DPR kan mengawasi pemerintah, pemerintah saja melakukan pengalihan-pengalihan," terang Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).

Boyamin juga merasa heran dengan pemenang tender yang justru menawarkan harga tertinggi.

Ia menganggap, proses lelang seharusnya kompetitif dan menguntungkan negara, sehingga bisa mendapatkan proyek yang paling efisien.

"Untuk itu saya meminta kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR sebagai atasan atau pihak yang mengawasi kesekjenan untuk membatalkan," pinta Boyamin.

(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Vitorio Mantalean | Editor: Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)