Minyak Goreng Curah Disubsidi Pemerintah, Apa Saja Dampaknya?

2. Pembengkakan dana BPDPKS

Potensi migrasi konsumen dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng subsidi dikhawatirkan dapat meningkatkan daya beli minyak goreng curah.

Belum lagi, UMKM yang sering kali menggunakan minyak goreng curah dalam jumlah besar.

Hal tersebut dikhawatirkan mengakibatkan alokasi dana subsidi minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membengkak dan tidak mencukupi.

“Kalau menggunakan dana subsidi BPDPKS ini khawatirnya enggak akan cukup untuk menanggung minyak goreng curah. Apalagi minyak goreng curah ini masih cukup besar pemanfaatannya di rumah tangga maupun di UMKM,” ungkap Bhima.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan Airlangga bahwa dana subsidi minyak goreng curah akan berbasis pada dana BPDPKS, Selasa (15/3/20222).

Baca juga: Ini Perbandingan Harga Minyak Goreng di Indonesia dan Negara Lain

3. Pengawasan produksi yang sulit

Kekhawatiran mengenai kualitas minyak goreng curah yang dirasakan oleh warga juga menjadi salah satu hal yang disoroti oleh Bhima.

Pasalnya, Bhima mengatakan bahwa pengawasan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah akan sangat sulit.

“Pengawasannya akan sangat susah, sangat-sangat susah. Karena yang namanya minyak goreng curah itu enggkak ada yang namanya barcodenya,” kata Bhima.

Minyak goreng curah yang dijual di pasaran biasanya dikemas dengan kemasan plastik biasa tanpa kode produksi sehingga berpotensi dioplos dengan minyak jelantah.

“Yang namanya minyak goreng curah itu bisa kemungkinan dioplos dengan jelantah,” ujarnya.

“Kemudian karena tidak ada kemasannya, tidak ada barcode dan kode produksinya, maka ini rentan. Justru rentan terjadinya penimbunan,” imbuhnya.

Baca juga: Menilik Persoalan Minyak Goreng yang Tak Kunjung Usai...