Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Kepentingan Oligarki

KOMPAS.com - Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang pertama kali mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024.

Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.

"Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Bagaimana tanggapan dari pengamat politik?

Baca juga: 6 Partai Pendatang Baru Siap Bertarung pada Pemilu 2024, Bagaimana Peluangnya?

Tidak demokratis

Pengamat politik Fisip Universitas Diponegoro dan Direktur Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, isu penundaan pemilu merupakan metamorfosa dari isu presiden tiga periode.

Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden tersebut secara konsisten telah disuarakan elite oligarki sejak berakhirnya Pemilu 2019.

"Pada hakikatnya, keduanya adalah upaya untuk memperpanjang kekuasaan dengan tidak demokratis dan untuk itu harus ditolak," ujar dia, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Ia mengungkapkan, ada sejumlah alasan mengapa wacana penundaan pemilu bisa dikatakan tidak masuk akal.

Baca juga: Ini Alasan KPU Usul Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Alasan penundaan pemilu tidak masuk akal

Jika alasannya tidak ada dana, imbuhnya, mengapa justru memiliki projek besar pemindahan ibu kota negara.

Lalu, apabila alasannya krisis ekonomi, justru pemilu bisa menjadi cara untuk menghukum pemimpin yang tidak mampu membenahi ekonomi.

"Alasan pandemi juga tidak masuk akal karena justru situasi pandemi hari ini sudah mengarah pada endemi. Tidak seperti pada 2020 saat virus (varian) Delta sangat tinggi angkanya, namun pemerintah tetap memaksakan pilkada," imbuh Wijayanto.

Baca juga: Gerindra Ingin Usung Prabowo di Pilpres 2024, Bagaimana Peluangnya?

Merefleksikan kepentingan oligarki

Wijayanto menuturkan, wacana penundaan pemilu merefleksikan kepentingan oligarki yang secara konsisten menghasilkan kebijakan politik yang memunggungi demokrasi dan mengabaikan suara publik.

Menurutnya, dalam konteks ini, pengusul penundaan pemilu memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan agenda-agenda oligarki yang belum tuntas.