Ia juga menyoroti alasan DPRD DKI yang mengeklaim bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan perubahan selama empat tahun.
Menurutnya, alasan itu tampak konyol.
"Mestinya enggak bisa pakai alasan seperti itu untuk membenarkan peningkatan gaji dan tunjangan," kata dia.
"Kalau seorang anggota terpilih kembali selama beberapa periode itu tak berarti dia bisa menjadikan rangkaian periode masa jabatannya sebagai dasar untuk menghitung gaji dan tunjangannya," sambungnya.
Ia menuturkan, gaji dan tunjangan paling rasional harus berdasarkan kinerja lembaga. DPRD harus menjadi contoh bagi eksekutif di DKI agar bisa memacu kinerja sebagai alasan untuk diapresiasi melalui kenaikan gaji dan tunjangan.
Baca juga: Menteri Jokowi Terkena Kasus Korupsi, Bagaimana Pemberantasan Korupsi di Negara Lain?
Tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama empat tahun bukan berarti DPRD Jakarta tak mendapatkan tambahan pendapatan dari tunjangan atau program lain.
Sementara itu, dalih atas keadaan ekonomi yang membaik juga semakin memperlihatkan anggota DPRD DKI Jakarta tidak merakyat.
"Bagaimana bisa mereka tak bisa merasakan kesulitan warga akibat pandemi yang sampai sekarang masih belum pulih?" tuturnya.
"Bagaimana bisa DPRD mengeklaim perekonomian membaik di tengah kondisi rakyat yang sebagian masih terpuruk akibat pandemi?" pungkasnya.
Baca juga: Tersangka Korupsi, Ini Profil dan Harta Kekayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono
Baca juga: Pusaran Kasus Korupsi Menteri Jokowi, dari Mensos hingga Menpora Imam Nahrawi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.