UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Walhi: Pemerintah Harus Akui Kekeliruan

KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi perhatian yang diberikan Komite Warisan Dunia UNESCO terhadap pembangunan proyek pariwisata "Jurassic Park" di Taman Nasional Komodo.

Seperti diketahui, Komite Warisan Dunia UNESCO baru saja melayangkan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo.

Menurut Komite Warisan Dunia UNESCO, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah tersebut berpotensi mengancam kelestarian kawasan TN Komodo.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-13 Juli 2021.

Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan, pihaknya menyetujui permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO yang meminta pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo dihentikan.

Menurut Umbu, permintaan resmi dari Komite Warisan Dunia UNESCO itu menunjukkan perhatian besar komunitas internasional terhadap kelestarian Taman Nasional Komodo sebagai salah satu situs warisan dunia.

"Artinya, pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan UNESCO selama ini. Sampai kemudian harus 'diperingatkan' oleh UNESCO, dan ini kan bukan kali pertama," kata Umbu, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Isi Lengkap Permintaan UNESCO agar Indonesia Hentikan Proyek Jurassic Park di TN Komodo

Pemerintah harus akui kekeliruan

Umbu mengatakan, dengan keluarnya dokumen resmi dari Komite Warisan Dunia UNESCO, maka pemerintah seharusnya mengakui bahwa telah melakukan kekeliruan dalam mengelola Taman Nasional Komodo.

"Dan menghentikan serta mencabut segala izin yang sudah dikeluarkan bagi perusahaan-perusahaan yang mendapat konsesi izin usaha pariwisata alam di Taman Nasional Komodo," kata Umbu.

Menurut Umbu, dokumen tersebut juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk betul-betul fokus pada upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem Taman Nasional Komodo dan pengembangan ekonomi rakyat yang ramah lingkungan.

"Karena kita tahu dalam lima tahun terakhir praktik-praktik yang berpotensi menghancurkan ekosistem komodo dan sekitarnya itu cukup tinggi," kata Umbu.

"Misalnya pencurian mata rantai komodo dalam tiga tahun terakhir ini. Belum lagi pencurian anak komodo. Sekarang ini yang terbaru penyelundupan terumbu karang," lanjut dia.

Umbu mengatakan, hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam mengelola keberlangsungan Taman Nasional Komodo.

"Inilah yang seharusnya menjadi konservasi premium. Yang premium itu konservasinya," kata Umbu.

Baca juga: Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

UNESCO harus hadir

Umbu mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Komite Warisan Dunia UNESCO untuk menghentikan pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo.