Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini dalam Sejarah: Puluhan Ribu Mahasiswa "Menduduki" Gedung DPR/MPR

Kompas.com - 19/05/2021, 09:05 WIB
Nur Fitriatus Shalihah,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Desakan sidang istimewa

Sebelumnya, para mahasiswa dan pemuda mencoba mengadakan negosiasi, yang akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kedua pihak akan berdemo secara tertib dan tidak saling menyerang. Sekitar pukul 12.00 WIB para pemuda meninggalkan gedung MPR/DPR.

Berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, keagamaan, dan mahasiswa yang berada di gedung maupun di luar gedung DPR/MPR sepakat, agar ABRI bertindak dan berpihak kepada rakyat.

Mereka juga tetap mendesak MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa agar krisis ekonomi dan politik segera teratasi, dan kepercayaan masyarakat kembali pulih.

Selain itu, juga meminta agar tindakan represif terhadap pers, khususnya kepada televisi dan radio swasta dihentikan.

Baca juga: Video Viral Disebutkan TNI Turunkan Tank Baja untuk Penyekatan Mudik, Ini Penjelasan TNI

Demikian antara lain benang merah pernyataan dari berbagai organisasi nonkampus, seperti PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PWNU Jawa Barat, Peneliti LIPI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), PP Syarikat Islam (SI), PMKRI Cabang Samarinda, PB Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Staf Pengajar Universitas Krisnadwipayana, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Pijar Indonesia, Federasi Pilot Indonesia (FPI), Forum Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia (Forum Wacana), Universitas Andalas, Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa, alumni dan dosen STIE/STIMIK Perbanas, Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI), Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (BK-PTKI), Wartawan Indonesia, Solidaritas Profesional Untuk Reformasi (SPUR), dan Satgas Keluarga Mahasiswa ITB.

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) juga menyerukan agar MPR mengadakan Sidang Istimewa sesegera mungkin dengan melihat keadaan yang makin memburuk belakangan ini.

"MPR harus segera mengadakan pemilihan umum sesegera mungkin untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru," bunyi pernyataan itu.

Baca juga: Demo UU Cipta Kerja, Tindakan Kekerasan, dan Desakan Reformasi Kepolisian...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com