Menilik UU ITE di Indonesia, Pernah Direvisi pada 2016 hingga soal Pasal Karet

Kompas.com - 18/02/2021, 12:06 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dies natalis UI ke-71 DOK.Universitas IndonesiaPresiden Jokowi saat memberikan sambutan dies natalis UI ke-71
Penulis Mela Arnani
|

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merivisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika implementasinya tidak adil.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini," ujar Jokowi di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Bahkan, pasal-pasal karet yang ada di UU ITE diminta dihapuskan, karena pasal-pasal tersebut dinilai menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.

Baca juga: Polri: Penyebar Hoaks Corona Bisa Kena UU ITE, Terancam 6 Tahun Penjara

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diintepretasikan secara sepihak," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi meminta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk selektif dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

Polri diminta membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, dan diinstruksikan agar Kapolri meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU tersebut secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

Baca juga: Aksi KSPI, Demo Buruh, dan Penolakan UU Cipta Kerja...

Lantas, bagaimana perjalanan UU ITE di Indonesia?

Diberitakan Kompas.com, 18 Februari 2016, Manajer Program Yayasan Satu Dunia Anwari Natari menganggap pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik, shock therapy, balas dendam, dan barter kasus hukum.

Pasal 27 ayat 3 memuat ancaman pidana penjara selama 6 tahun jika seseorang terbukti melakukan pencemaran nama baik.

Dengan adanya ketentuan pidana penjara di atas 5 tahun, tertuduh pencemar nama baik bisa ditahan selama 20 hari dalam proses penyidikan.

Baca juga: Di Balik Permintaan Jokowi agar Masyarakat Lebih Aktif Kritik Pemerintah

Masa penahanan bisa diperpanjang lagi selama 20 hari, jika penyidik membutuhkan waktu lebih untuk melakukan penyelidikan.

Dalam beberapa kasus, pasal ini juga digunakan untuk membungkam kritik terhadap publik.

Bedasarkan data yang dimiliki Yayasan Satu Dunia, pasal pencemaran nama baik sering kali menjerat aktivis, pimpinan organisasi, jurnalis, dan pengkritik pejabat publik.

Baca juga: Mereka yang Dilaporkan atas Dugaan Langgar UU ITE karena Cuitan soal Wiranto...

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa dan Imsak di Palembang Selama Ramadhan 2021

Jadwal Buka Puasa dan Imsak di Palembang Selama Ramadhan 2021

Tren
Video Viral Pinjaman Online Diduga Ancam Sebar Data Pribadi, Ini Kata Ahli IT dan OJK

Video Viral Pinjaman Online Diduga Ancam Sebar Data Pribadi, Ini Kata Ahli IT dan OJK

Tren
Ramai Insentif Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

Ramai Insentif Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya dan Bagaimana Cara Mengatasinya?

Tren
Viral Pria Magelang Buka Jasa Bangunkan Sahur buat Para Jomlo, Ini Ceritanya

Viral Pria Magelang Buka Jasa Bangunkan Sahur buat Para Jomlo, Ini Ceritanya

Tren
Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan dari MUI

Apakah Sikat Gigi Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan dari MUI

Tren
Panduan Berpuasa bagi Penderita Diabetes dan Rekomendasi Menu Makanan

Panduan Berpuasa bagi Penderita Diabetes dan Rekomendasi Menu Makanan

Tren
Viral di TikTok, Tukang Becak yang Kehilangan Rp 2 Juta Ini Malah Terima Donasi hingga Rp 130 Juta

Viral di TikTok, Tukang Becak yang Kehilangan Rp 2 Juta Ini Malah Terima Donasi hingga Rp 130 Juta

Tren
Tips Tetap Berenergi dan Sehat Saat Puasa dari Sejumlah Ahli

Tips Tetap Berenergi dan Sehat Saat Puasa dari Sejumlah Ahli

Tren
Ramai soal Mengapa UTBK-SBMPTN 2021 Tidak Ada Susulan, Ini Penjelasan LTMPT

Ramai soal Mengapa UTBK-SBMPTN 2021 Tidak Ada Susulan, Ini Penjelasan LTMPT

Tren
Terasa Berat? Begini Tips Jalani Puasa Hari Pertama

Terasa Berat? Begini Tips Jalani Puasa Hari Pertama

Tren
Pendaftaran Relawan Contact Tracer dan Data Manager bagi Mahasiswa, Ini Cara Daftarnya

Pendaftaran Relawan Contact Tracer dan Data Manager bagi Mahasiswa, Ini Cara Daftarnya

Tren
7 Hal yang Perlu Diketahui soal Kuota Internet Gratis Kemdikbud

7 Hal yang Perlu Diketahui soal Kuota Internet Gratis Kemdikbud

Tren
Ramai Twit Peserta UTBK Bawa dan Gunakan HP di Dalam Ruang Tes, Apa Akibatnya?

Ramai Twit Peserta UTBK Bawa dan Gunakan HP di Dalam Ruang Tes, Apa Akibatnya?

Tren
Pedoman Shalat dan Umrah di Arab Saudi Selama Ramadhan 2021: Tarawih Maksimal 30 Menit

Pedoman Shalat dan Umrah di Arab Saudi Selama Ramadhan 2021: Tarawih Maksimal 30 Menit

Tren
[HOAKS] Alat Tes Swab Dapat Meningkatkan Risiko Terkena Kanker

[HOAKS] Alat Tes Swab Dapat Meningkatkan Risiko Terkena Kanker

Tren
komentar
Close Ads X