Di Balik Permintaan Jokowi agar Masyarakat Lebih Aktif Kritik Pemerintah

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat lebih aktif mengkritik dan memberi masukan pemerintah.

Selain itu, Jokowi juga meminta penyelenggara layanan publik selalu meningkatkan kinerjanya.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi malaadministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Kwik Kian Gie dan Alasan Mengapa Penggunaan Buzzer Semakin Marak...

Publik pun meresponsnya secara beragam.

Beberapa di antaranya menganggap, pernyataan itu tak sejalan dengan kondisi di masa pemerintahaannya yang kerap menangkap pengkritik pemerintah.

Misalnya, kasus penangkapan Dandhy Dwi Laksono karena twitnya dianggap menebarkan kebencian berdasarkan SARA.

Dandhy diketahui memang aktif me-retweet unggahan yang menyangkut krisuh di Papua.

Baca juga: Tangkap Para Aktivis, Polisi Diminta Tak Anti Kritik di Medsos

Lantas, apa motif Jokowi meminta kritikan masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik?

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina sekaligus pendiri Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut bahwa pernyataan itu memang untuk mendorong masyarakat menyampaikan kritik.

Menurutnya, inisiatif dan janji ini harus diapresiasi.

Kendati demikian, Hendri menganggap Jokowi juga harus melakukan pembuktian dan follow up atas pernyataan tersebut.

"Salah satu follow up yang harus dilakukan Pak Jokowi adalah menginstruksikan setiap jajarannya untuk mendengar kritikan-kritikan tersebut, kemudian melakukan follow up," kata Hendri kepada Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Ramai Tagar Indonesia Terserah, Apakah Tenaga Medis Menyerah?

"Jangan sampai presiden sudah membuka ruang kritik tapi bawahan jajaran presiden gagal mendengarkan dan follow up kritik-kritik itu," tambahnya.

Selain itu, Hendri menilai bahwa Jokowi juga ingin memperbaiki citra pemerintahan yang beberapa kali melakukan penangkapan pada para pengkritiknya.

Imbas dari itu, indeks demokrasi Indonesia pun ikut turun di era kepemimpinan Jokowi.

"Perbaikan citra itu tetap ada, terutama di mata pers," jelas dia.

Ia menambahkan, pernyataan ini juga mengindikasikan bahwa Jokowi meminta penegakan hukum untuk menjaga kebebasan pendapat.

"Ini jadi momentum Kapolri untuk menjaga instruksi presiden kepada kebebasan pendapat itu," tutupnya.

Baca juga: Mengenal Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dari Rekam Jejak hingga Harta Kekayaan...