Pemberkasan CPNS 2019: Banyak Surat yang Diurus, Mungkinkah Ada Perpanjangan Waktu?

KOMPAS.com - Para peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 yang lolos seleksi kini memasuki tahap pemberkasan dokumen. 

Pemberkasan dilakukan di laman SSCN. Peserta harus melakukan login dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Adapun waktunya dibatasi hingga 15 November 2020.

Data yang wajib diisikan peserta yang lulus seleksi CPNS 2019 di DRH:

• Data perorangan
• Riwayat pendidikan
• Riwayat pekerjaan
• Data keluarga
• Riwayat organisasi

Selain itu peserta yang lulus juga wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Pas foto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang warna merah.
2. Scan ijazah asli untuk lulusan dalam negeri atau ijazah penyetaraan Dikti untuk lulusan luar negeri.
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Bisa dari puskesmas maupun rumah sakit.
5. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Bisa didapat dari unit-unit kesehatan pemerintah.
6. Surat pernyataan 5 poin yang sudah bermaterai dan ditandatangani
7. Surat pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun yang sudah bermaterai dan ditandatangani.
8. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang telah memiliki pengalaman kerja).
9. Daftar Riwayat Hidup yang bermaterai dan ditandatangani. Ini didapat dengan mengisi DRH di SSCN.

Baca juga: INFOGRAFIK: Panduan Mengisi Daftar Riwayat Hidup di SSCN CPNS 2019

Di media sosial, sejumlah warganet mengeluhkan kurangnya waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Hal itu ramai dibicarakan lewat kolom komentar Facebook BKN.

BKN Tangkapan layar terkait permintaan perpanjangan waktu pemberkasan CPNS 2019

Di beberapa daerah, beberapa warganet menybutkan, banyak yang mencari surat keterangan sehat sehingga mereka harus mengantre.

Ada yang meminta agar tahapan pemberkasan diperpanjang karena keterbatasan fasilitas sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Mungkinkah ada perpanjangan waktu?

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, waktu pemberkasan masih seperti yang ditetapkan sebelumnya yaitu dibatasi sampai 15 November.