Masih Terus Didemo, Pemerintah Thailand Janji Tetap Lindungi Monarki

KOMPAS.com - Pemerintah Thailand berjanji akan tetap melindungi monarki meskipun puluhan ribu pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di Bangkok dan kota-kota lain selama akhir pekan.

Pengunjuk rasa menuntut untuk konstitusi baru dan pembatasan kekuasaan raja. 

Demonstran kembali menentang keputusan darurat yang melarang pertemuan publik lebih dari lima orang.

Sekitar 10.000 orang turun ke jalan dan mengelilingi Monumen Kemenangan Bangkok dan memblokir lalu lintas di sekitar pusat bisnis utama.

Baca juga: Pemerintah Thailand Akan Investigasi Media, Aksi Pindah ke Telegram

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mendukung gagasan parlemen yang mengadakan sesi darurat untuk menemukan jalan keluar dari krisis politik saat ini, tapi dia menyebut pemerintah harus melindungi monarki.

"Pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk berkomopromi. Yang saya minta adalah menghindari perusakan infrastruktur pemerintah dan publik," kata Prayut seperti dikutip dari CNN Internasional, 19 Oktober 2020.

"Seperti yang kita lihat kemarin ada sebuah insiden, ada perkelahian di antara pengunjuk rasa. Saya akan mendesak mereka untuk ekstra hati-hati," lanjut dia.

Prayut menambahkan, pemerintah dan semua warga negara Thailand berkewajiban melindungi monarki.

Ancaman hukuman penjara

Gerakan anti pemerintah Thailand semakin berani, bahkan beberapa tagar anti-monarki yang sedang trending di media sosial diteriakkan di jalanan Bangkok.

Pengunjuk rasa mempertaruhkan hukuman penjara yang lama dengan melangar tabu lama untuk mengkritik monarki.

Para pemimpin protes telah ditangkap dengan tuduhan seperti penghasutan, di mana dapat dihukum penjara selama tujuh tahun.

Pada Jumat (16/10/2020), dua aktivis ditangkap dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap Ratu, setelah iring-iringan mobilnya dihalangi oleh massa anti-pemerintah.

Dua orang tersebut kemungkinan menghadapi tuntutan hukuman seumur hidup.

Baca juga: Aksi Masih Terus Terjadi, Pemerintah Thailand Akan Investigasi Media

Namun, ancaman penjara, penangkapan para pemimpin protes, dan dekrit darurat tak menghalangi gerakan protes, yang menuntut reformasi monarki dan membuat Raja bertanggung jawab atas konstitusi.

Gerakan ini dimulai dengan sungguh-sungguh setelah mantan jenderal dan pemimpin kudeta Prayur kembali berkuasa menyusul sengketa pemilihan umum pada 2019.