Kompas.com - 15/10/2020, 18:35 WIB
Anak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur.

KOMPAS.com - Upaya pihak kepolisian yang akan mencatat para pelajar yang ikut aksi penolakan UU Cipta Kerja dalam catatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mendapat sorotan sejumlah pihak.

Selain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun ikut angkat bicara.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengungkapkan, tindakan kepolisian dengan mengancam akan mencatat para pelajar yang ikut aksi penolakan UU Cipta Kerja dalam catatan SKCK dinilai melanggar rasa aman itu sendiri terhadap masyarakat.

"Sebenarnya polisi tidak bisa memberikan rasa takut, karena itu melanggar hak rasa aman itu sendiri terhadap masyarakat termasuk juga anak-anak di bawah umur," ujar Fatia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Mengapa Aksi Demonstrasi di Indonesia Identik dengan Bakar-bakar di Tengah Jalan?

Ia menjelaskan, aksi unjuk rasa merupakan sebuah kegiatan yang telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak bisa mengancam siapa pun karena ikut aksi unjuk rasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan adanya ancaman ini tentu melanggar HAM mereka, karena mereka dipaksa untuk dibungkam dan takut menjadi tidak lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan publik yang melibatkan masyarakat secara luas, melemahkan suara rakyat sendiri," lanjut dia.

Terkait adanya penegasan pencatatan SKCK ini, Fatia menilai bahwa kegiatan ini dibuat oleh polisi agar anak-anak muda yang saat ini proaktif untuk menyuarakan suara pada negara menjadi takut agar mereka tidak lagi melakukan unjuk rasa.

Padahal melakukan unjuk rasa bagi anak-anak muda bukanlah hal baru di Indonesia. Tindakan ini sudah berlaku sejak tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Seni Perlawanan Anak Muda di Balik Poster Lucu Pendemo

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.