[POPULER TREN] Status 180.000 Penerima Kartu Prakerja Dicabut | Aturan Menteri soal Kelengkapan pada Sepeda

KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan mewarnai halaman Tren sepanjang Jumat (18/9/2020).

Di antaranya mengenai aturan Menteri Perhubungan terkait kelengkapan sepeda.

Seperti diketahui, sejak pandemi Covid-19, banyak orang yang saat ini menjadi hobi bersepeda. Bahkan hal itu sempat membuat sejumlah toko sepeda kehabisan stok.

Selain berita mengenai aturan kelengkapan sepeda, ada juga berita mengenai update Kartu Prakerja, bantuan subsidi gaji pekerja, dan update virus corona.

Selengkapnya berikut berita Populer Tren sepanjang Jumat hingga Sabtu pagi (19/9/2020):

1. Aturan menteri soal kelengkapan pada sepeda

KRISTIANTO PURNOMO Pesepeda yang turun ke jalan kini harus memerhatikan kelengkapan pada sepedanya, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Peraturan yang diteken pada 14 Agustus 2020 tersebut diterbitkan guna mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamatan pengguna sepeda di jalan.

Mengutip salinan Permenhub tersebut, pada Bab II Pasal 2 disebutkan sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Selengkapnya mengenai aturan kelengkapan sepeda dapat dibaca di sini:

Aturan Menteri Terbit, Ini Kelengkapan yang Harus Dipenuhi pada Sepeda

2. Status 180.000 penerima Kartu Prakerja dicabut dan di-"blacklist"

Kompas.com Melalui Kartu Prakerja, harapan untuk memerdekakan angkatan pra kerja dari inkompetensi dapat segera terwujud. Ke depan, program tersebut dapat menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru.

Ada sekitar 180.000 atau 3,8 persen status kepesertaan penerima Kartu Prakerja dicabut.

Angka 180.000 itu terhitung dari gelombang pertama hingga gelombang keempat Kartu Prakerja.

Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menjelaskan, pencabutan status kepesertaan disebabkan karena penerima Kartu Prakerja belum memanfaatkannya untuk membeli pelatihan pertama dalam 30 hari.