Presiden Bentuk Komite Penanganan Covid-19, Ini Tanggapan Epidemiolog

Kompas.com - 21/07/2020, 14:40 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj.

KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, mengatakan, pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Airlangga Hartarto menurutnya adalah hal yang tidak perlu.

"Kelihatannya kita itu punya pola yang sama ya. Artinya kalau ada kegiatan atau masalah yang nggak jalan gitu, langsung dibentuk kepanitiaan baru. Dulu ada Gugus Tugas, sekarang kan digabung," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Ia menilai pembentukan komite tersebut tidak terlepas dari tujuan pemulihan ekonomi. Hal ini kemudian ia sebut sebagai Eco-Pandemic.

"Seakan-akan, kita memulihkan ekonomi bisa menyelesaikan pandemi. Seharusnya kan sejalan, tapi saya tidak melihat orang yang di sana itu ada yang paham tentang pandemi. Lebih banyak orang ekonomi," kata Pandu.

Pandu juga menyebut bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bukan institusi yang menurut dia tepat untuk menangani pandemi.

Pandu menilai, BNPB tidak punya keahlian dan wewenang. Selain itu mereka biasanya menangani bencana yang sudah selesai, jadi yang biasa mereka lakukan itu mitigasi.

"Ini kan pandemi masih jalan, masih terus berkembang. Jadi salah kalau nunjuk BNPB," kata Pandu.

Hal ini membuat penanganan Covid-19 di Indonesia menurut dia tidak mengalami kemajuan signifikan yang berarti. 

Baca juga: Sinergikan Kesehatan dan Ekonomi Tangani Covid-19, Erick Thohir: Kami Akan Usaha Mati-matian

Cara berpikir terbalik

Berkaca dari hal tersebut, Pandu menilai pembentukan komite baru ini seharusnya juga tidak perlu dilakukan.

"Pertama, nggak usahlah bikin panitia. Semuanya langsung dipimpin pak Presiden dan dikerjakan bersama kabinetnya," kata Pandu.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X