Presiden Bentuk Komite Penanganan Covid-19, Ini Tanggapan Epidemiolog

Mengubah perilaku masyarakat

Pada saat ini, Pandu mengatakan, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi adalah mengubah perilaku masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk bekerjasama menyelesaikan pandemi.

"Jangan ngajak selebriti-selebriti yang kemudian ngasih pesan yang salah. Pemerintah harus lakukan kampanye publik, itu ada ilmunya. Ada caranya, ada ahlinya, banyak ahlinya, manfaatkan itu," kata Pandu.

Menurutnya, mengundang selebriti maupun influencer media sosial untuk turut bersuara di depan publik bukanlah langkah yang tepat. Karena bagaimanapun, mereka tidak memiliki latar belakang keilmuan terkait pandemi ini.

"Malah termakan informasi palsu, seperti minyak kayu putih," kata Pandu.

Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa penanganan pandemi ini tampak jelas tidak terkoordinasi dengan baik.

Seperti peluncuran kalung eucalyptus dari Kementerian Pertanian, juga adanya wacana Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan ikut mengembangkan obat dan akan melakukan testing Covid-19.

"Fokus saja ke kampanye publik 3M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu kelihatannya gampang tapi ternyata masyarakat masih belum bisa menerapkan," kata Pandu.

Baca juga: Mengenal Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurus Baru Jokowi Hadapi Pandemi

Dibentuk Presiden Jokowi

Sebelumnya dikutip dari Kompas.com (20/7/2020), Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat Peraturan Pemerintah yang diteken Senin (20/7/2020).

Komite ini mengoordinasikan kerja dua satgas, yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua komite.

Enam menteri lainnya menjabat sebagai wakil ketua komite yakni; Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite. Adapun Satgas Penanganan Covid-19 tetap dipimpin Doni Monardo, sementara Satgas Pemulihan Ekonomi dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Kesalahan Umum Cara Pakai Masker