"Ultimatum" Jokowi dan Harapan Pengendalian Kasus Virus Corona di Jatim...

KOMPAS.com - Data hingga Kamis (25/6/2020) menunjukkan, angka kasus virus corona di Jawa Timur tercatat 10.545 kasus dengan 767 kematian.

Angka ini hampir mendekati DKI Jakarta yang melaporkan 10.600 kasus dengan 608 korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, Jawa Timur mencatatkan penambahan jumlah kasus harian terbesar di Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo pun memberikan "ultimatum" kepada provinsi yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa itu.

Presiden Jokowi memberikan waktu dua minggu bagi Jatim untuk menurunkan laju penularan virus corona.

"Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini," kata Jokowi saat mengunjungi posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Khofifah Sebut 6.924 Warga Jatim di-PHK, 41.000 Dirumahkan

Dengan situasi virus corona yang belum terkendali, Jokowi mengingatkan Jawa Timur tak terburu-buru menerapkan new normal.

Ia menyebutkan, jika kasus Covid-19 di Jawa Timur mereda dalam dua pekan ke depan, harus dilakukan prakondisi terlebih dulu sebelum menerapkan tatanan kehidupan baru.

Apa yang harus dilakukan Jawa Timur untuk memenuhi target dua minggu penurunan kasus Covid-19 yang diberikan Jokowi?

Catatan kasus dan harapan

Ahli epidemiologi Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan tak bisa menutup mata atas tingginya kasus di Jawa Timur.

Ia menyebutkan, Jatim memiliki angka kematian case fatality rate (CFR) sebesar 7,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,5 persen.

Namun, tingkat penularan di Jawa Timur, menurut dia, memberikan harapan yang baik, yaitu di bawah 1.

"Kalau melihat tingkat penularannya, Jawa Timur sudah memberi harapan yang bagus. Karena sejak 17 juni itu RO Jatim sudah di bawah 1," kata Windhu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/6/2020).

"Salah satu kriteria bahwa kita bisa mengendalikan Covid-19 adalah kalau RO sudah di bawah 1 dan itu konsisten signifikan selama 14 hari berturut-turut," lanjut dia.

Menurut Windhu, jika kondisi itu bisa dipertahankan hingga akhir Juni, ia optimistis Jatim sukses mengendalikan virus corona.

Baca juga: Ini 5 Hal Penting Saat Jokowi Kunjungi Jatim di Tengah Pandemi Covid-19

Terkait tingginya kasus kematian, kata Windhu, angka itu menggambarkan kondisi rumah sakit yang telah melebihi kapasitas.

Jumlah pasien yang melebihi kapasitas rumah sakit menyebabkan pasien tidak mendapatkan dengan optimal.

"Jadi CFR tinggi itu menunjukkan kapasitas rumah sakit kita sudah overload. Kapasitas RS tidak hanya bicara soal bed, tapi juga sumber daya manusianya," jelas dia.

Oleh karena itu, Windhu berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan dan menaikkan kapasitas rumah sakit sejak sekarang.

"Jadi persiapan dua minggu ya itu, kita sabar mengendalikan kepatuhan masyarakat supaya RO tidak naik lagi dengan terus mencari kasus baru dengan testing yang masif. Itu saja yang dilakukan," kata Windhu.

Mengenai banyaknya warga Jawa Timur yang tidak menaati protokol kesehatan seperti yang disampaikan Jokowi, Windhu menyebutkan, persolakan itu merupakan PR besar bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, ketidaktaatan itu menimbulkan penularan di tingkat hulu.

Padahal, mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjadi syarat mutlak untuk menjalani kehidupan pada era kenormalan baru.

Windhu mengingatkan pemerintah daerah untuk betul-betul melakukan kontrol terhadap masyarakat melalui peraturan bupati atau wali kota.

"Satu-satunya cara agar masyarakat patuh ya dari pemerintah daerah. Kalau tidak mengendalikan, ya percuma. Enggak bisa kepatuhan diserahkan pada kesadaran warga. Itu sudah terbukti. Harus ada kontrol dari pemerintah lewat aturan," terang Windhu.

Namun, ia menilai, penerapan peraturan daerah di Jawa Timur saat ini kurang maksimal karena tak ada sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Dalam dua minggu ini, isi peraturannya harus ditambahi sanksi. Itu harus ditegakkan, sehingga orang itu mikir kalau mau melanggar, karena ada punishment," ujar Windhu.

Baca juga: Jokowi Sarankan Pemprov Jatim Tak Buru-buru Terapkan New Normal

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Mengenal Dexamethasone