Hari Ini dalam Sejarah: 22 Februari 1967, Soekarno Serahkan Kekuasaan kepada Soeharto

Berikut prosesnya, seperti dikutip dari Harian Kompas:

7 Februari 1967
Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang bersifat pribadi/rahasia. Surat itu diberikan melalui Hardi SH, yang mengantarkan konsep surat penugasan khusus. Isinya, mengenai penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari dari Presiden kepada Soeharto.

8 Februari 1967
Selanjutnya, surat itu dibicarakan bersama empat Panglima Angkatan. Kesimpulan dari perbincangan ini, tidak dapat menerima surat tersebut karena diprediksi tidak akan membantu menyelesaikan konflik politik yang terjadi.

10 Februari 1967
Soeharto menemuo Presiden Soekarno untuk membicarakan surat tersebut. Ia melaporkan sikap Panglima Angkatan. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan lain yang bisa dilakukan.

11 Februari 1967
Empat Panglima Angkatan menemui Presiden Soekarno di Bogor, Jawa Barat. Soeharto mengajukan gagasan yang mungkin dapat digunakan untuk mempermudah penjelasan konflik situasi yang terjadi. Presiden meminta waktu untuk mempelajari dan meminta bertemu kembali keesokan harinya.

Konsep yang diajukan Soeharto berupa surat pernyataan. Isi konsep surat itu, Presiden menyatakan berhalangan, Presiden menyeragkan kekuasaan pemerintahan kepada Supersemar sesuai Ketetapan MPRS No XV.

12 Februari 1967
Empat Palima Angkatan kembali bertemu dengan Presiden Soekarno di Bogor untuk melanjutkan pertemuan sehari sebelumnya. Presiden tidak dapat menerima gagasan yang diajukan Soeharto dan mengajukan amandemen mengenai bentuk dan isinya. Soekarno menyatakan tak setuju dengan konsep surat pernyataan, dan isinya menyatakan tak setuju berhalangan. Kemudian, ia meminta diagendakan kembali pertemuan keesokan harinya.

13 Februari 1967
Para Panglima Angkatan kembali bertemu untuk membicarakan konsep baru sebelum menemui Presiden. Panglima Angkatan Bersenjata sepakat satu konsep dan mengutus Tjipto Judodihardjo dan Panggabean.

Konsep baru yang diajukan adalah pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Supersemar sesuai Ketetapan No XV/MPRS/1966.

Keduanya menemui Presiden Soekarno. Namun, Presiden tetap menyatakan belum menerimanya dan meminta perubahan. Namun, permintaan Soekarno sulit dipenuhi. Ia meminta, antara lain, menambahkan kata "pemerintahan sehari-hari".

Antara 13-17 Februari 1967
Melalui penghubungnya, Mayjen Surjo Sumpeno, Presiden Soekarno menyatakan setuju dengan konsep yang terakhir diajukan. Akan tetapi, ia meminta agar ada jaminan dari Soeharto. Permintaan Soekarno tak bisa dipenuhi.

Akhirnya, Soekarno menyatakan setuju dengan konsep pengumuman. Ia meminta pada 19 Februari 1967 dilakukan pertemuan di Istana Bogor.

19 Februari 1967
Digelar pertemuan di Istana Bogor antara Panglima Angkatan Bersenjata dengan Presiden. Presiden Soekarno belum mau menandatangani konsep yang telah disiapkan.

20 Februari 1967
Presiden memanggil panglima dan menyatakan setuju dengan konsep pengumuman, tetapi ditambahkan satu hal. Presiden meminta ditambahkan kata-kata "menjaga dan menegakkan revolusi". Pada sore harinya, Soeharto menemui Presiden Soekarno, yang akhirnya menandatangani pengumuman itu. Tetapi, pengumuman menunggu hari baik.

22 Februari 1967
Seluruh menteri berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan Presiden dan membacakan pengumuman tersebut. Pada malam hari, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Presiden.