Hari Ini dalam Sejarah: 22 Februari 1967, Soekarno Serahkan Kekuasaan kepada Soeharto

KOMPAS.com - Hari ini 53 tahun lalu, tepatnya 22 Februari 1967, dilakukan pengumuman penyerahan kekuasaan kekuasaan eksekutif atas Republik Indonesia dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.

Melansir Harian Kompas,  23 Februari 1967, surat penyerahan kekuasaan tertanggal 20 Februari 1967 itu dibacakan oleh Menteri Penerangan BM Diah pada 22 Februari 1967 di hadapan puluhan wartawan dalam dan luar negeri di Kantor Presidium Kabinet Ampera, kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selengkapnya, berikut isi lengkap surat penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto:

Kami Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR-S/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan:

1. Kami Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPR-S/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuaraan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS no IX/MPRS/1966 Jenderal TNI Soeharto sesuai dengan jika Ketetapan MPRS no XV/MPRS/1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa UUD 45.

2. Pengemban Ketetapan MPRS no IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada setiap waktu dirasa perlu.

3. Menyerukan kepada rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat segebap aparatur pemerintah dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS no XI/MPRS/1966 seperti tersebut di atas.

4. Menyampaikan dengan penuh tanggung jawab pengumuman ini kepada seluruh rakyat Indonesia dan MPRS.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 1967
Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI

Soekarno

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Terbunuhnya Malcolm X, Tokoh Nasionalis Afro-Amerika

Proses hingga pengumuman penyerahan kekuasaan

Sementara itu, berdasarkan pemberitaan Harian Kompas, 24 Februari 1967, penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto melalui sejumlah proses yang berlangsung sejak 7 Februari 1967.

Dok KOMPAS Menteri Penerangan B.M Diah Kamis (16/3) pagi bertempat studio TV-RI mengadakan konferensi pers. MB Diah mendapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Ketetapan MPRS nomor 33/67 yang menyangkut Presiden Soekarno dan juga mengenai tindakan-tindakan Jenderal Soeharto

Berikut prosesnya, seperti dikutip dari Harian Kompas:

7 Februari 1967
Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang bersifat pribadi/rahasia. Surat itu diberikan melalui Hardi SH, yang mengantarkan konsep surat penugasan khusus. Isinya, mengenai penyerahan tugas pemerintahan sehari-hari dari Presiden kepada Soeharto.

8 Februari 1967
Selanjutnya, surat itu dibicarakan bersama empat Panglima Angkatan. Kesimpulan dari perbincangan ini, tidak dapat menerima surat tersebut karena diprediksi tidak akan membantu menyelesaikan konflik politik yang terjadi.

10 Februari 1967
Soeharto menemuo Presiden Soekarno untuk membicarakan surat tersebut. Ia melaporkan sikap Panglima Angkatan. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan lain yang bisa dilakukan.

11 Februari 1967
Empat Panglima Angkatan menemui Presiden Soekarno di Bogor, Jawa Barat. Soeharto mengajukan gagasan yang mungkin dapat digunakan untuk mempermudah penjelasan konflik situasi yang terjadi. Presiden meminta waktu untuk mempelajari dan meminta bertemu kembali keesokan harinya.

Konsep yang diajukan Soeharto berupa surat pernyataan. Isi konsep surat itu, Presiden menyatakan berhalangan, Presiden menyeragkan kekuasaan pemerintahan kepada Supersemar sesuai Ketetapan MPRS No XV.

12 Februari 1967
Empat Palima Angkatan kembali bertemu dengan Presiden Soekarno di Bogor untuk melanjutkan pertemuan sehari sebelumnya. Presiden tidak dapat menerima gagasan yang diajukan Soeharto dan mengajukan amandemen mengenai bentuk dan isinya. Soekarno menyatakan tak setuju dengan konsep surat pernyataan, dan isinya menyatakan tak setuju berhalangan. Kemudian, ia meminta diagendakan kembali pertemuan keesokan harinya.

13 Februari 1967
Para Panglima Angkatan kembali bertemu untuk membicarakan konsep baru sebelum menemui Presiden. Panglima Angkatan Bersenjata sepakat satu konsep dan mengutus Tjipto Judodihardjo dan Panggabean.

Konsep baru yang diajukan adalah pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Supersemar sesuai Ketetapan No XV/MPRS/1966.

Keduanya menemui Presiden Soekarno. Namun, Presiden tetap menyatakan belum menerimanya dan meminta perubahan. Namun, permintaan Soekarno sulit dipenuhi. Ia meminta, antara lain, menambahkan kata "pemerintahan sehari-hari".

Antara 13-17 Februari 1967
Melalui penghubungnya, Mayjen Surjo Sumpeno, Presiden Soekarno menyatakan setuju dengan konsep yang terakhir diajukan. Akan tetapi, ia meminta agar ada jaminan dari Soeharto. Permintaan Soekarno tak bisa dipenuhi.

Akhirnya, Soekarno menyatakan setuju dengan konsep pengumuman. Ia meminta pada 19 Februari 1967 dilakukan pertemuan di Istana Bogor.

19 Februari 1967
Digelar pertemuan di Istana Bogor antara Panglima Angkatan Bersenjata dengan Presiden. Presiden Soekarno belum mau menandatangani konsep yang telah disiapkan.

20 Februari 1967
Presiden memanggil panglima dan menyatakan setuju dengan konsep pengumuman, tetapi ditambahkan satu hal. Presiden meminta ditambahkan kata-kata "menjaga dan menegakkan revolusi". Pada sore harinya, Soeharto menemui Presiden Soekarno, yang akhirnya menandatangani pengumuman itu. Tetapi, pengumuman menunggu hari baik.

22 Februari 1967
Seluruh menteri berkumpul di Istana Merdeka untuk mendengarkan Presiden dan membacakan pengumuman tersebut. Pada malam hari, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Presiden.

Antara/Arsip KOMPAS Pedjabat Presiden Djenderal Soeharto untuk pertama kalinya setelah dilantik, memberikan kata sambutannja pada pembukaan Konperensi para Gubernur seluruh Indonesia jang dilangsungkan hari Senin pagi di Aula Gedung Presidium di Djl. Merdeka Selatan Djakarta. Pd. Presiden didampingi oleh Menutama/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat.

Surat ini berisikan mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan Presiden. 

History menuliskan, dalam perkembangannya, Supersemar menjadi sangat kuat dan semakin mengantarkan Soeharto menjadi pemimpin tertinggi negara menggantikan Soekarno sepenuhnya. 

Bahkan, Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966.

Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966.

Dalam perjalanannya, pada tahun 1967, Soeharto mengambil alih kekuasaan penuh dan dipilih menjadi Presiden pada tahun 1968.

Soeharto terus terpilih menjadi Presiden pada setiap pemilihan yang dilakukan hingga berkuasa selama 32 tahun.

Ia kemudian menyatakan mundur pada 1998 setelah didesak dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Soekarno, Presiden Pertama RI