PLN, Zukifli Zaini dan Tunggakan Kompensasi Listrik...

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN.

Zaini dipilih lantaran yang bersangkutan dianggap cocok untuk kebutuhan PLN saat ini.

Terlebih, dengan background-nya sebagai bankir dan ahli di manajemen keuangan, sesuai dengan kebutuhan PLN yang harus memperkuat cashflow PLN. 

Zulkifli Zaini merupakan mantan Direktur Utama Bank Mandiri yang memiliki rekam jejak sebagai bankir.

Perjalanan Zaini di PLN tidaklah mudah. Sebab, selain harus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, juga diharapkan dapat membenahi kinerja PLN.

Lantas, seperti apa kondisi keuangan perusahaan setrum tersebut sehingga Erick Thohir menempatkan bankir di posisi Dirut PLN?

Tunggakan Piutang Kompensasi Listrik 

Saat ini, PLN masih harus menanggung tunggakan piutang kompensasi listrik yang belum dibayarkan oleh pemerintah. 

Piutang kompensasi merupakan piutang atas kompensasi dari Pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan BPP dan belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.

Pada semester pertama 2018, PLN harus menanggung rugi periode berjalan senilai Rp 5,349 triliun.

Baca juga: Banyak Warga Dapat Surat Cinta Pemutusan Listrik, Ini Tanggapan PLN

Tetapi, sepanjang tahun 2018, PLN berhasil membukukan keuntungan sebesar Rp 11,575 triliun.

Hanya saja, laba tersebut didapat dengan adanya piutang kompensasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 23,1 triliun.

Tanpa adanya subsidi listrik pemerintah dan pendapatan kompensasi maka PLN harus membukukan rugi senilai Rp 35,291 triliun.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada keuntungan riil yang dipegang perseroan, melainkan masih harus ditagih ke pemerintah.

Pada semester I-2019, PLN juga mencatat laba Rp 7,31 triliun, naik dibandingkan dengan posisi semester I 2018 yang merugi Rp5,349 triliun.

Namun laba itu muncul karena pendapatan dari piutang kompensasi listrik pemerintah sebesar Rp 13,15 triliun.