Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Dilibatkan Jokowi dalam Pemilihan Menteri, Kenapa?

Kompas.com - 15/10/2019, 10:39 WIB
Dandy Bayu Bramasta,
Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

"Dari sisi transparansinya, Presiden Jokowi juga akan bisa mengecek kalau dia sudah punya nama-namanya, dia bisa minta ke Sekretaris Negara untuk mengecek latar belakangnya, tracking sepak terjangnya secara langsung," lanjut dia.

Baca juga: Selain Jokowi, Berikut Daftar 50 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Kelayakan calon menteri

Ketika disinggung mengapa tahun 2014 dan 2019 sikap Jokowi berbeda soal KPK yang ikut melakukan tracking calon menteri, ia menyampaikan beberapa hal.

"Mungkin pertimbangkan pada tahun 2014 presiden melibatkan KPK dalam memilih menteri karena untuk menunjukkan presiden memiliki perhatian kepada publik bahwa terkait dengan korupsi," ungkap dia.

Tetapi mungkin bisa jadi sekarang, Presiden Jokowi tidak perlu melibatkan KPK dalam memilih menteri, karena presiden dapat melakukan tracking melalui Sekretaris Negara.

"Karena kan berbeda, 2014 kan masih baru, tapi kan kalo sekarang Pak Jokowi incumbent, dia akan bisa mudah, itu situasi yang berbeda," kata dia.

Hal senada juga dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Kuskridho Ambardi.

Menurut dia, tidak dilibatkannya KPK karena situasi hubungan presiden dan KPK akhir-akhir ini tak terlihat akur, maka tidak dilibatkannya KPK dalam memlih menteri menjadi sebuah kemungkinan.

Selain itu, hal tersebut nantinya memiliki dampak kepada menteri yang terpilih.

"Dampaknya? Bisa jadi kelak ada menteri yang mungkin tak bersih," ujar Kuskridho Ambardi, yang biasa disapa Dodi, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Namun, hal itu dapat diminimalkan asal fungsi pemeriksaan dari KPK, juga bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti BPK, PPATK, BPKP, Kejaksaan dan Polisi.

"Ini ribet, tapi dalam situasi sekarang, itu perlu dilakukan presiden dalam proses penimbangan kelayakan calon menteri," terang dia.

Namun, ia beranggapan bila KPK dilibatkan tentu bagus. Tetapi fungsi KPK bisa dijalankan lembaga lain.

Baca juga: Jumat Keramat Menteri Jokowi, dari Idrus Marham hingga Imam Nahrawi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com