Sementara itu, dihubungi secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, mekanisme dan apa yang ada di parlemen saat ini merupakan sesuatu yang wajar dalam politik.
Menurut dia, partai yang berkuasa memiliki hak untuk menentukan lobi-lobi politiknya.
Agus juga mengkritisi UU MD3 yang dinilainya menguntungkan partai pemenang.
"Kayak PDI-P kan suaranya terbesar, jadi dia milih komisi mana dulu yang bisa menjadi mata air, bukan memilih posisi air mata," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2019).
Agus meminta agar publik terus mengawasi.
"Yang ada, kita optimalkan bagaimana ketika pembahasan peraturan perundang-undangan publik punya hak untuk menyuarakan, begitu saja," ujar Agus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.