Jawaban Anies Saat Ditanya Ganjar soal IKN dalam Debat Capres

KOMPAS.com – Debat perdana calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dimulai pada Selasa (12/12/2023) malam.

Debat tersebut menghadirkan ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Debat tersebut memberikan kesempatan kepada para calon presiden untuk saling bertanya kepada calon presiden yang lain.

Adapun salah satu pertanyaan yang diajukan dalam debat adalah terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Pertanyaan tersebut ditanyakan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

“Mas Anies dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi. Saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies,” tanya Ganjar mengawali pertanyaannya kepada Anies Baswedan sebagaimana dikutip dari Kompas TV.

“Apa pendapat Mas Anies, ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?” tanya Ganjar selanjutnya.

Jawaban Anies Baswedan

Terkait pertanyaan Ganjar mengenai IKN, Anies menyebut bahwa seharusnya ketika menemui sebuah masalah, masalah tersebut bukan ditinggalkan, namun diselesaikan.

“Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tak otomatis membuat selesai,” ujar Anies dalam debat.

Anies juga menyinggung terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Menurutnya, sumbangsih para ASN sebagai penyebab kemacetan hanya berkisar di angka 4 sampai dengan 7 persen.

Oleh sebab itu, jika para ASN dipindahkan ke IKN maka menurutnya hal tersebut tak akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta.

Ia menambahkan, terkait masalah lingkungan hidup, menurutnya jika yang berpindah ke IKN hanya pemerintahan saja maka hal tersebut juga tidak akan menyelesaikan masalah yang saat ini ada.

“Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis dan keluarga masih tetap di sini. Masih tetap
ada masalah,” paparnya.

Anies berujar, masalah yang ada di Jakarta seharusnya diselesaikan dulu, di antaranya dengan membangun taman dan transportasi umum berbasis elektrik.

Dengan demikian, menurutnya Jakarta akan menjadi kota yang nyaman, aman, dan bisa membuat hidup lebih sehat.

Anies mengatakan, pemerintahan sebaiknya tidak meniru pemerintahan di zaman penjajahan Belanda.

Pada masa itu ia mengatakan, Belanda meninggalkan Kota Tua karena permukaan tanah terus menurun untuk pindah ke daerah sekitar Monas hingga akhirnya berpindah lagi tanpa menyelesaikan masalah.

Selain itu, di Kalimantan sendiri menurutnya ada masalah yang lebih penting yang seharusnya diselesaikan, yakni terkait kebutuhan membangun sekolah.

“Di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent,” ucapnya.

Ia berpendapat, pembangunan IKN yang akan merasakan manfaat bukan rakyat karena yang dibangun bukan pusat perekonomian.

Tidak melalui dialog publik

Dalam kesempatan berikutnya, Anies menilai pembangunan IKN merupakan salah satu produk hukum yang dibuat tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialog terkait hal ini dilakukan saat undang-undang sudah jadi.

“Ketika dialognya sudah undang-undang, siapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa, karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik,” ucapnya.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Negara hukum seharusnya memberikan ruang kepada publik untuk membahas peraturan sebelum peraturan itu ditetapkan.

“Hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita,” pungkasnya.