Menteri LHK Sebut Gedung-gedung Tinggi Perburuk Polusi Udara di Jakarta

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan sejumlah faktor yang memperburuk polusi udara di Jakarta.

Menurutnya, kondisi geomorfologi di Jakarta berupa kipas aluvial (alluvial fan).

"Jakarta itu kan bentuknya gini ya, agak nyempit ke bawahnya lebar ke laut, secara geomorfologi itu namanya kipas aluvial," kata Siti Nurbaya, dikutip dari tayangan Kompas TV (21/8/2023).

"Di pinggirnya itu perbukitan bergelombang ada yang tajam. Nah daerah-daerah seperti ini secara teori ketika ada polusi dari bawah datang ke atas itu bergeraknya tidak mudah," sambungnya.

Ia menjelaskan, polusi ini terhambat oleh tekanan angin yang berasal dari perbukitan.

Karena hambatan itu, Siti Nurbaya menyebut hujan terkadang lebih dulu turun di lautan dan tidak sampai ke Jakarta.

"Itu secara teorinya, sehingga kota-kota seperti ini menjadi tidak mudah," jelas dia.

Apalagi, kondisi ini diperburuk dengan banyaknya gedung tinggi di Jakarta.

Siti Nurbaya menuturkan, sirkulasi udara di daerah yang banyak gedung tingginya akan terhambat, sehingga sulit untuk dibersihkan.

Untuk mengatasinya, ia menyoroti pentingnya hujan buatan.

"Sirkulasi udaranya itu terganggu, namanya street canyon, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan atau bergerak rapi," ujarnya.

"Oleh karena itu terhadap situasi seperti ini kita lakukan hujan buatan di lokal sehingga udaranya jadi bersih," lanjutnya.

Diketahui, buruknya kualitas udara di Jabodetabek belakangan mendapat sorotan publik.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dengan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta untuk bekerja dari rumah rumah (WFH) mulai 21 Agustus 2023.

Sebab, salah satu penyumbang utama dari polusi udara di Jabodetabek adalah emisi kendaraan bermotor.

Sebab, berdasarkan data hingga 2022, jumlah kendaraan di Jabodetabek telah mencapai 24,5 juta.

"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," ujar Siti Nurbaya, Senin (14/8/2023).

"Juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga. Karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri," ujarnya.