Mengevaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Tahun 2020, luas lahan yang terbakar lebih rendah, "hanya" 296.942 ha. Pada 2021 seluas 353.222 ha hutan dan lahan mengalami kebakaran, atau naik 15,93 persen atau 56.280 ha dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2022 ini, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karhutla selama Januari-Juli 2022 tercatat 87.703 ha, atau mengalami penurunan 19,1 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2021.

Bila dicermati sejak tahun 2019 sampai 2022, terjadi penurunan yang signifikan luasan karhutla di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah penurunan luasan lahan yang terbakar murni sebagai hasil pengendalian karhutla yang dilakukan oleh pemerintah?

Karhutla akbar yang terjadi tahun 2019, yang sekalipun dari sisi luasan lebih kecil dibanding karhutla 2015, tetapi dampaknya menyamai karhutla 2015. Salah satu yang sangat terasa adalah dampak asap yang ditimbulkannya hampir menyamai dampak asap kebakaran tahun 2015.

Hal itu dikarenakan karhutla 2019 banyak terjadi di lahan gambut, yakni sekitar 30 - 40 persen (hasil perhitungan BNPB sekitar 29 persen, sementara hasil riset CIFOR mencapai 41 persen).

Inpres Nomor 3 tahun 2020

Dampak karhutla 2019 inilah yang dominan mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Instruksi ini ditujukan kepada 28 Kementerian/Lembaga termasuk pemda provinsi dan kabupaten/kota.

Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatanya meliputi: pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Presiden juga memerintahkan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila kita kaitkan Inpres itu sebagai sebuah kebijakan Presiden Jokowi dalam menanggulangi karhutla, sepintas secara kasat mata program penanggulangan karhutla Pemerintahan Jokowi telah berhasil dengan menurunkan luasan karhutla yang pada 2019 seluas 857.759 ha menjadi hanya 87.703 ha pada semester pertama Januari - Juli 2022.

Pada semester kedua 2022 diperkirakan akan lebih rendah lagi mengingat musim hujan sudah mulai mendominasi wilayah Indonesia.

Tetapi benarkah demikian? Edward A Suchman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, selain identifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, juga penting untuk menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Juga beberapa indikator untuk menentukan keberadaaan suatu dampak (Budi Winarno, 2012).

Penyebab

Menurut Dr Lailan Syaufina, dosen Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, kejadian karhutla dapat disebabkan oleh penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung di antaranya api digunakan dalam pembukaan lahan, api yang digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik, api menyebar secara tidak sengaja atau api yang berkaitan dengan ekstraksi sumberdaya alam.

Penyebab tidak langsung umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disinsentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik kependudukan, dan lemahnya kapasitas kelembagaan.

Di samping berbagai hal tersebut, kejadian kebakaran hutan yang terjadi cenderung meluas tak terkendali pada kondisi kekeringan panjang akibat iklim ekstrem.

Tinjauan sejarah terjadinya karhutla menunjukkan bahwa karhutla parah seringkali terjadi berbarengan dengan fenomena iklim ekstrem seperti el nino yang identik dengan kekeringan panjang dan lebih parah dari biasanya.

El nino menyebabkan kondisi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah normal sehingga terjadi kekeringan panjang karena majunya awal musim kemarau dan/atau mundurnya awal musim hujan (www.dpis.ipb.ac.id, 18/09/2019).

Alam masih bersahabat?

Faktor alam dan cuaca yang bersahabat masih menjadi salah satu hal yang memengaruhi turun drastisnya luasan karhutla pada tahun ini. Seberapa dominan faktor eksternal tersebut bila dibanding dengan peningkatan kinerja dan upaya seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi karhutla?

Mengacu kepada penyebab karhutla di atas, maka memang patut dikaji lebih jauh seberapa besar perbaikan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kapasitas kelembagaan telah ditingkatkan, baik pada level pusat maupun daerah, dalam mengendalikan karhutla.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tahun 2019 disebut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, Raffles Brotestes Panjaitan, terjadi karena beberapa hal, di antaranya karena panjangnya musim kemarau dan masih tingginya pembukaan lahan melalui proses pembakaran (www.cnbcindonesia.com, 7/02/2020).

Kalau kedua faktor tersebut dikaitkan dengan kondisi pada 2022 ini, kita telah melewati puncak musim kemarau yang diperkirakan BMKG terjadi pada Agustus tahun ini.

Awalnya prakiraan musim kemarau 2022 pada 342 ZOM (zona musim) di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami awal musim kemarau 2022 pada kisaran April hingga Juni 2022 sebanyak 261 ZOM atau 76,3 persen dari 342 ZOM.

Jika dibandingkan dengan rata-ratanya selama 30 tahun (1991- 2020), awal musim kemarau 2022 di sebagian besar daerah yaitu 163 ZOM (47,7 persen) diprakirakan mundur, sedangkan wilayah lainnya diprakirakan sama terhadap rata-ratanya 90 ZOM (26,3 persen) dan maju terhadap rata-ratanya sebanyak 89 ZOM (26 persen).

Sifat hujan selama musim kemarau 2022 di sebagian besar daerah yakni sebanyak 197 ZOM (57,6 persen) diprakirakan normal, sedangkan wilayah lainnya di atas normal sebanyak 104 ZOM (30,4 persen) dan diprakirakan di bawah normal sebanyak 41 ZOM (12,0 persen).

Berdasarkan perkiraan BMKG tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang faktor cuaca sangat mendukung sehingga musim kemarau tahun ini tidak mengakibatkan kekeringan yang memicu karhutla demikian besar seperti tahun sebelumnya.

Pentingnya evaluasi

Untuk itu, perlu dicermati sejauh mana kinerja pemerintah dalam mendorong ketaatan dunia usaha dan masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan membakar. Penting bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja para pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan tidak membakar dalam membuka lahan telah diterapkan dunia usaha dan masyarakat.

Sejauh mana juga program pencegahan dengan kolaborasi multipihak telah berjalan dengan baik yang tentu saja akan mendukung kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan program pencegahan karhutla telah diintegarasikan semua pemangku kepantingan, baik di level pusat maupun di daerah.

Kondisi perbaikan beberapa indikator itu akan memberikan gambaran dan memang pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa menurun drastisnya karhutla tahun ini bukanlah karena faktor alam, yaitu cuaca yang memang bersahabat dengan kita semata. Tetapi selain itu memang telah terjadi perbaikan yang signifikan atas kinerja pemangku kepentingan dalam mengendalikan karhutla.

Untuk itu penting sekali Presiden Jokowi mengumumkan kinerja anak buahnya dalam menanggulangi karhutla pada masa akhir pemerintahannya. Dengan demikian mudah bagi publik untuk menilai bahwa memang ada perbaikan kinerja dan upaya maksinal pemerintah dalam menanggulangi karhutla, tidak sebatas keberuntungan yang diberi alam kepada kita.