Tingginya Klaster Kementerian, Refleksi Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran

Dalam data visualisasi itu, sekitar 30 kementerian dan instansi pemerintahan mencatatkan kasus infeksi virus corona.

Kementerian Kesehatan bahkan tercatat memiliki kasus infeksi yang paling tinggi di antara institusi pemerintah lainnya dengan 252 kasus, disusul Kementerian Perhubungan dengan 175 kasus.

Menanggapi kondisi ini, epidemiolog Griffith University Dicku Budiman menilai, klaster di kantor pemerintahan ini merupakan refleksi bahwa laju penularan Covid-19 di satu wilayah masih relatif tinggi.

"Artinya tidak bisa dipisahkan dari situasi transmisi masyarakatnya, dalam hal ini Jakarta. Kita tahu Jakarta dan sekitarnya ini dalam situasi rawan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Dicky pun menyoroti pemahaman dari aspek protokol kesehatan di perkantoran yang belum tepat.

Menurut dia, penerapan protokol kesehatan di perkantoran harus dimulai dari dua aspek screening.

Pertama, kantor harus memastikan bahwa pegawai yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Screening kedua adalah memastikan bahwa pegawai yang bekerja di kantor tidak membawa virus.

Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan tes secara berkala.

"Dalam strategi penanggulangan pandemi ini kan harus memastikan bahwa orang-orang yang berkeliaran di publik itu mereka tidak bawa virus," jelas dia.

Standarnya, lanjut Dicky, tes dilakukan secara berkala setiap dua minggu sekali, sesuai dengan masa inkubasi virus corona.

Ia menjelaskan, pengujian Covid-19 tidak harus menggunakan PCR, tetapi bisa dengan rapid test antigen yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ini yang banyak tidak dilakukan sehingga upaya meminimalisir klaster perkantoran ya belum maksimal," kata Dicky.

Selain itu, pihak kantor juga setiap hari harus memantau kesehatan karyawan yang bekerja, khususnya secara online.

Jika dalam pemeriksaan kesehatan harian itu ditemukan pegawai yang bergejala sakit, maka ia tidak diperbolehkan bekerja di kantor.

Sense of crisis

Dicky pun meminta agar pimpinan perusahaan, perkantoran, atau industri harus memiliki sense of crisis.

Artinya, mereka harus mengubah budaya institusi dengan mengadaptasi situasi pandemi Covid-19.

"Jangan lagi situasi gini masih sering meeting face to face, perjalanan dinas, atau absennya harus finger print," kata Dicky.

Menurut dia, kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh setiap perusahaan demi melindungi dan memastikan pegawai agar tetap sehat.

"Supaya perusahaan atau industri tetap berjalan, ya pastikan karyawannya sehat, keluarin modal lah. Kalau ada keinginan ya harus ada ikhtiarnya untuk menghindari beban masyaarakat," ujar dia.

"Jangan mau untungnya saja, harus ada tanggung jawab sosialnya. Kalau banyak kasus kan yang rugi juga perusahaannya," kata Dicky.