Mengapa Pandemi Corona Picu Lonjakan Limbah Plastik di Asia Tenggara?

KOMPAS.com - Sejumlah negara mengalami masalah dalam mengolah sampah plastik selama pandemi virus corona. 

Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia telah menyaksikan lonjakan sampah plastik karena kesadaran lingkungan menggantikan masalah kesehatan. 

Penyebabnya adalah ketergantungan yang besar pada layanan pengiriman makanan dan belanja online di tengah pandemi, sementara daur ulang telah menurun. 

Seorang konsultan manajemen di Malaysia, Adam Reza menyadari bahwa pandemi corona menyebabkan penggunaan plastik meningkat hingga 80 persen dikarenakan orang-orang melakukan karantina di dalam rumah selama lebih dari 90 hari.

Dilansir dari SCMP, (9/8/2020), penggunaan plastik sekali pakai telah meroket, meningkatkan kekhawatiran tentang daur ulang dan lonjakan polusi.

"Saya sebenarnya bukan orang yang sadar tentang pelestarian alam, namun sebelum karantina, saya melakukan upaya penyadaran untuk berhati-hati," ujar Adam.

Saat ini, ia mengaku tidak terlalu memperdulikannya, lantaran di food court pun ia memilih menggunakan peralatan makan sekali pakai agar tidak terinfeksi virus.

Di Asia Tenggara sendiri, ada lebih dari 50 persen dari delapan juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan dunia setiap tahunnya.

Sampah-sampah plastik itu berasal dari Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand.

Kelompok advokasi lingkungan Ocean Conservacy memperkirakan, sebagian sampah juga bermuasal dari negara-negara kaya, seperti Australia, Kanada, Inggris, dan AS yang mengirimkan limbah secara besar-besaran ke negara-negara ini selama beberapa dekade.

Masalah yang lebih besar

Aktivis dan pengawas lingkungan mengatakan, masalah sampah ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Divisi teknologi, inovasi, lingkungan, dan keberlanjutan di lembaga pemikir Malaysia, Institute of Strategic and International Studies, Alizan Mahadi menyampaikan, keprihatinan jangka menengah dan jangka panjang terkait sampah plastik harus dipertimbangkan bahkan saat menghadapi pandemi.

“Lonjakan limbah klinis dan kemasan plastik adalah masalah umum di seluruh dunia, begitu pula perlambatan praktik regulasi yang bertujuan untuk mengurangi timbulan limbah," ujar Alizan.

Sementara itu, Asosiasi Pendaur Ulang Plastik Malaysia merasa lonjakan apa pun akan diperburuk oleh kurangnya aktivitas daur ulang selama masa karantina.

Sekretaris asosiasi tersebut, Daniel Loo mengisahkan bahwa selama perintah kontrol pergerakan Malaysia, semua kaleng plastik dan aluminium dibuang ke truk sampah.

"Para pemulung memberi tahu saya bahwa karena pusat pengumpulan tidak beroperasi, tidak ada gunanya menyortir dan memisahkan sampah tersebut," ujar Daniel.

Limbah medis juga meroket, menurut statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Air di Malaysia, limbah naik 27 persen di bulan Maret dari bulan sebelumnya, 31.5 persen di bulan April dan 24.6 persen di bulan Mei, dengan tonase secara konsisten melebihi 2.500 metrik ton.

Menteri Lingkungan dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man menyampaikan, limbah medis selama periode perintah kontrol pergerakan termasuk APD, sarung tangan, alat uji swab Covid-19 dan sejenisnya.

Kekhawatiran Meningkat di Filipina

Di Filipina, sampah plastik yang dihasilkan oleh layanan pengiriman makanan dan aktivitas e-commerce juga menjadi perhatian para aktivis lingkungan.

Dengan jutaan orang kembali ke lockdown minggu ini setelah pembatasan pergerakan sebelumnya dicabut pada bulan Juni, konsumen sekali lagi akan sangat bergantung pada pengiriman barang-barang penting.

Parañaque, salah satu dari empat kota yang berbaris di Teluk Manila yang bermasalah, mengubah penerapan penuh larangan plastik sekali pakai dari Juni tahun ini menjadi Januari 2021.

Hal ini dikarenakan pihak bisnis mengeluhkan kesulitan untuk mematuhinya sekaligus bergulat dengan dampak ekonomi dari karantina.

Sementara juru kampanye Greenpeace Indonesia, Muharram Atha mengungkapkan, meningkatnya jumlah sampah plastik tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi jika tidak dikelola dan bocor ke lingkungan.

Bahkan limbah medis yang dapat dibuang yang digunakan oleh masyarakat, seperti masker, juga ditemukan mencemari sungai.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Indonesia telah mengumpulkan lebih dari 1.100 ton limbah medis dari bulan Maret hingga Juni 2020.

Untuk mengatasi masalah tersebut, para aktivis Indonesia telah menyarankan langkah-langkah seperti peraturan yang lebih ketat.

Misalnya, Dwi Sawung, urban campaign dan energy manager di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, merekomendasikan pelarangan plastik sekali pakai atau plastik yang “sama sekali tidak bisa digunakan kembali, seperti plastik sachet dan styrofoam.

"Memilah dari sumbernya juga menjadi kunci dalam pengelolaan sampah, tidak hanya sampah plastik. Tanpa memilah sumber apa pun, itu akan sulit dan sangat mahal," ujar Siti.

Plastik di Thailand

Thailand juga semakin beralih ke plastik sekali pakai sejak pengunciannya dimulai pada akhir Maret.

Mengutip Institut Lingkungan Thailand, Pichmol Rugrod, pemimpin proyek masa depan bebas plastik di Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan rata-rata harian Bangkok dari 2.115 ton limbah plastik sekali pakai per hari sebelum penguncian meningkat menjadi lebih dari 3.400 ton sehari pada bulan April.

Di seluruh negeri, sampah plastik meningkat dari 5.000 ton per hari menjadi 6.300 ton.

Thailand menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah plastik pada tahun 2018, tetapi hanya 500.000 ton yang didaur ulang, sebagian besar berupa botol plastik.

Sekitar 1,2 juta ton di antara sisa yang tidak didaur ulang adalah kantong plastik, tutup botol, kotak plastik.

“Banyak barang yang berasal dari pengiriman makanan, alat makan, tusuk gigi, kotak dan tas. Orang Thailand tidak biasa memilah sampah," ujar Pichmol.

"Sekitar 80 persen dari barang-barang ini tidak akan didaur ulang karena terkontaminasi oleh makanan. Orang tidak tahu bahwa mereka harus membersihkan barang-barang itu terlebih dahulu, setidaknya dengan air, sebelum membuangnya," lanjut dia.

Diketahui, Thailand memberlakukan larangan kantong plastik pada awal 2020 sebagai bagian dari program yang diprakarsai pemerintah, yang sebagian merupakan tanggapan terhadap polusi plastik yang mengkhawatirkan di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.