Latar Belakang Pemberontakan DI/TII dan Republik Maluku Selatan

KOMPAS.com - Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sejumlah pemberontakan masih terjadi di beberapa daerah.

Beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia adalah pemberontakan DI/TII dan Republik Maluku Selatan (RMS).

Pemberontakan DI/TII sendiri terjadi di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh.

Apa latar belakang pemberontakan DI/TII dan Republik Maluku Selatan?

Baca juga: Penyebab Pemberontakan DI/TII

Latar belakang pemberontakan DI/TII dan RMS

Adapun latar belakang Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah keinginan untuk mengganti Pancasila dengan Syariat Islam sebagai dasar negara.

Sementara itu, latar belakang pemberontakan RMS adalah keinginan beberapa tokoh untuk menegakkan negara sendiri.

Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat terjadi pada 7 Agustus 1949.

Mulanya, pemberontakan ini terjadi karena Kartosuwiryo merasa tidak puas terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Terutama, setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville.

Menurut Kartosuwiryo, isi Perjanjian Renville terlalu merugikan Indonesia dan tidak melindungi warga Jawa Barat.

Kartosuwiryo kemudian menyampaikan ketidakpuasannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang ia pimpin sendiri.

Tidak disangka, pengaruh dari Kartosuwiryo ini semakin besar, terutama setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII).

Sejak saat itu, pergerakan NII semakin berkembang dan mendapat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa tidak puas terhadap RI.

Untuk mengatasi pemberontakan DI/TII, pemerintah Indonesia mengerahkan sejumlah operasi militer, seperti Operasi Pagar Betis.

Baca juga: Operasi Pagar Betis, Upaya Penumpasan DI/TII di Jawa Barat

Pemberontakan RMS

Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS terjadi pada 25 April 1950.

Aksi RMS ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT) Soumokil yang ingin melepas wilayah Maluku dari NKRI.

Karena tidak ingin Maluku bergabung dalam NKRI, Soumokil bersama tokoh pejuang RMS lainnya, seperti Manusama dan JH Manuhutu mengikrarkan proklamasi RMS.

Tiga bulan setelahnya, pemerintah RI mengirim utusan untuk membujuk mereka agar setuju terhadap penggabungan Maluku dengan NKRI, tetapi gagal.

Akibatnya, Kementerian Pertahanan RIS menyatakan bahwa pemberontakan RMS harus diselesaikan dengan Operasi Militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang.

Pada akhirnya, presiden pertama RMS, yaitu JH Manuhutu dan Perdana Menteri RIS Wairisal berhasil ditangkap.

Mereka dijatuhi hukuman penjara selama tiga hingga lima setengah tahun.

Agar peristiwa ini tidak terulang, pemerintah RI menjatuhkan hukuman mati terhadap sisa-sisa gerombolan RMS.

Referensi:

• Pusat Data dan Analisa Tempo. (2019). Republik Maluku Selatan di Yudhoyono dan Joko Widodo. Tempo Publishing.