Penyebab Penyimpangan terhadap Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, yakni sejak 1968 hingga 1998.

Kehadiran Orde Baru (Orba) tentu membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia.

Pada masa ini, Pancasila berhasil dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara.

Akan tetapi, keberhasilan ini juga disertai dengan terjadinya beberapa penyimpangan.

Lantas, apa penyebab penyimpangan terhadap budaya demokrasi Pancasila pada Orde Baru?

Baca juga: Ancaman Ideologi terhadap Pancasila yang Pernah Terjadi di Indonesia

Ingin melanggengkan kekuasaan

Penyebab penyimpangan terhadap budaya demokrasi Pancasila pada Orde Baru adalah keinginan melanggengkan kekuasaan melalui kebijakan-kebijakannya.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi sekaligus memberantas paham komunis di Indonesia.

Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya terbilang cukup mengecewakan.

Sebab, beberapa tahun kemudian, Presiden Soeharto mencetus beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.

Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain.

Bahkan, Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Lebih lanjut, Presiden Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dianggap dapat membahayakan kekuasaannya.

Oleh sebab itu, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor besar-besaran agar setiap berita yang muncul tidak menjatuhkan pemerintah.

Baca juga: Penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Baru

Berkembangnya budaya kkn

Tidak hanya itu, kebijakan lain yang dilakukan Presiden Soeharto demi melanggengkan kekuasaannya adalah dengan melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sehingga masa Orde Baru juga dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.

Puncaknya adalah ketika krisis ekonomi dan moneter terjadi di Indonesia tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok dan memicu berbagai aksi demonstrasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru.

Selain itu, Presiden Soeharto juga melakukan nepotisme demi menguntungkan diri sendiri dan orang-orang terdekatnya di atas kepentingan rakyat.

Salah satu tindak nepotisme yang dilakukan Soeharto adalah mengeluarkan sekitar delapan keppres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Masing-masing dari delapan keppres telah menciptakan terbukanya keran KKN untuk pajak impor, pembebasan pajak bagi keluarga Soeharto, hingga pemberian hak monopoli kepada Keluarga Cendana.

Dengan demikian, penyebab penyimpangan terhadap demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah keinginan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya dan berkembangnya budaya KKN.

Referensi:

• Utama, Andrew Shandy dan Sandra Dewi. (2018). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Jurnal PPKn&Hukum. Volume 13, Nomor 1 April 2018.