Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberantasan Preman pada Era Orde Baru

Kompas.com - 30/08/2022, 10:00 WIB
Verelladevanka Adryamarthanino ,
Tri Indriawati

Tim Redaksi

Sumber Kompas.com

Mereka yang merasa preman diwajibkan menandatangani persetujuan menahan diri dari kegiatan kriminal.

Apabila tidak, mereka harus menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib.

Namun, karena daftar tersebut penuh dengan misteri, banyak orang yang bingung apakah diri mereka termasuk penjahat atau tidak.

Rupanya, hal ini merupakan taktik yang sengaja dilakukan Soeharto agar setiap orang lebih berhati-hati dalam bertindak.

Oleh karena itu, Operasi Petrus banyak mendapatkan kritikan karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Setelah menuai kontra dari beberapa orang dan mendapat tekanan internasional, operasi Petrus berakhir pada 1985.

Aksi Petrus dianggap melanggar HAM karena telah membunuh orang-orang tanpa diadili melalui jalur hukum.

Amnesti internasional juga mengirim surat untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia terkait operasi Petrus dalam pemberantasan premanisme.

 

Referensi:

  • Colombij, Freek. (2002). Explainin the Violent Solution in Indonesia. The Brown Journal of World Affairs.
  • Adam, Asvi Warman. (2009). Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa. Jakarta: Kompas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com