Alasan Perjanjian Linggarjati Berdampak pada Lengsernya Sutan Sjahrir

KOMPAS.com - Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan Belanda di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat.

Proses perjanjian ini berlangsung antara 11-15 November 1946, yang kemudian ditandatangani secara resmi pada 25 Maret 1947.

Perjanjian Linggarjati membawa berbagai dampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah lengsernya Sutan Sjahrir dari kursi Perdana Menteri.

Lantas, mengapa Perjanjian Linggarjati berdampak pada lengsernya Sutan Sjahrir dari kursi Perdana Menteri?

Baca juga: Kabinet Sjahrir I: Susunan, Kebijakan, dan Pergantian

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra

Alasan Perjanjian Linggarjati membuat Sutan Sjahrir lengser dari kursi Perdana Menteri adalah perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra dalam anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam proses perundingan Perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakilkan oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Belanda oleh Prof. Schermerhorn.

Sementara itu, pihak Inggris, yang menjadi penengah, diwakili oleh Lord Killearn.

Sebelum perundingan Linggarjati dilaksanakan, sempat terjadi selisih paham antara Indonesia dan Belanda.

Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya bersedia mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja.

Setelah perdebatan panjang, Indonesia dan Belanda sepakat melakukan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946, yang dilanjutkan dengan perundingan Perjanjian Linggarjati.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Perundingan Perjanjian Linggarjati berlangsung sejak 11-15 November 1946, yang telah menuai pro dan kontra.

Perjanjian Linggarjati meliputi tiga hal yang dianggap lebih menguntungkan Belanda, yaitu:

• Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat, salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Persatuan Perjuangan (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka pun melakukan oposisi, dengan mendesak pemerintah bahwa perundingan ini hanya bisa dilakukan apabila ada pengakuan 100 persen atas Indonesia.

Oleh sebab itu, mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang sudah dilakukan oleh Sutan Sjahrir, sebagai wakil Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati.

Baca juga: Peran Sutan Sjahrir dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Melihat isi Perjanjian Linggarjati, Sutan Sjahrir dianggap terlalu mendukung pihak Belanda karena mereka lebih diuntungkan.

Akibatnya, Kabinet Sjahrir pun harus lengser dari kursi Perdana Menteri. Masalah kian pelik saat Belanda menyatakan tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati hanya empat bulan setelah perjanjian ini ditandatangani, atau pada 20 Juli 1947.

Bahkan, Belanda dengan percaya diri melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I di Indonesia pada 21 Juli 1947.