Een Eereschuld, Utang yang Harus Dibayar

Perkembangan

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran Deventer ini berhasil membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib wilayah jajahannya.

Pemikiran Deventer juga disambut baik oleh kalangan Kerajaan Belanda.

Dari sambutan baik ini, tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina, menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan utang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Beberapa tahun kemudian, Deventer terpilih sebagai anggota parlemen Belanda.

Ia ditugaskan untuk menyusun laporan tentang keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura.

Dalam kurun waktu satu tahun, 1904, Deventer mampu menyelesaikan tugasnya.

Deventer kemudian mengungkapkan kondisi menyedihkan rakyat pribumi di Jawa dan Madura yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Dengan demikian, Politik Etis pun diterapkan. Politik Etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi.

Program yang dilancarkan dalam Politik Etis ada tiga bidang, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi yang disebut Trias Politika.

Referensi:

• Ricklefs, M.C. (2005). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.