Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda

KOMPAS.com - Penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah ternyata menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda.

Hal ini kemudian memunculkan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa jajahan.

Program peningkatan kesejahteraan rakyat masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya.

Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft.

Pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis.

Terdapat tiga kebijakan Politik Etis yang terangkum dalam program yang disebut Trias van deventer, yaitu

• edukasi
• irigasi
• emigrasi

Baca juga: Politik Drainage: Pengertian dan Pelaksanaan

Edukasi

Edukasi adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya juga untuk pemerintah Belanda.

Sebab dengan program ini, Belanda mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya tetapi dengan gaji yang rendah.

Apabila mendatangkan pekerja dari Eropa, mereka tentunya akan meminta gaji yang tinggi dan dilengkapi dengan sarana prasarana.

Pelaksanaan program ini adalah dibuatnya sekolah dengan dua tingkatan.

Yakni sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah, keudian sekolah kelas II untuk pribumi dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah, dan menggambar.

Kesempatan pendidikan ini tentunya memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.

Melalui pendidikan ini pula masa kebangkitan Indonesia dimulai.

Suasana dan simbol kemajuan melalui pendidikan juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini untuk sahabatnya di Belanda.

Pada 1900, tercatat sebanyak 169 Eurepese Lagree School (ELS) di seluruh Hindia Belanda.

Seperti contohnya sekolah OSVIA atau sekolah calon pegawai yang berjumlah enam buah.

Selain itu, sekolah STOVIA merupakan perwujudan dari trias politika di bidang pendidikan.

Sekolah yang berpusat di Batavia ini sering disebut dengan Sekolah Dokter Jawa.

Selain STOVIA dan OSVIA, jenis-jenis sekolah kejuruan yang dibangun sebagai bagian dari pelaksanaan Politik Etis di antaranya, Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, Pendidikan Dangang, Pendidikan Pertanian, Pendidikan Keguruan, dan Pendidikan Tinggi Hukum.

Baca juga: Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak

Irigasi (pengairan dan infrastruktur)

Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bisang pertanian dan perkebunan.

Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian serta melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes.

Selain itu, juga dilakukan perbaikan sarana infrastruktur terutama jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan.

Emigrasi

Emigrasi adalah program pemerataan penduduk Jawa dan Madura yang telah padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada 1900.

Selain padat, jumlah perkebunan pun sudah begitu luas, maka kawasan untuk pemukiman semakin sempit.

Sebagai solusi, dibuatlah pemukiman di Sumatera Utara dan Selatan di mana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak pengelola dan pegawai.

Baca juga: Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya

Masalah yang timbul akibat Trias van Deventer

Dalam pelaksanaannya, program Politik Etis memang membawa dampak positif dan negatif untuk rakyat.

Namun tidak dapat dipungkiri, Trias van Deventer tidak berhasil menyejahterakan rakyat karena dalam pelaksanaannya tidak ada kesungguhan dari Belanda untuk memakmurkan Indonesia.

Program-program trias politika memang dijalankan, tetapi selalu ada niat lain di balik pelaksanannya dan Belanda tetap melakukan eksploitasi terhadap Indonesia.

Berikut beberapa contoh penyelewengan pada pelaksanaan Trias van Deventer.

• Pemerintah Belanda tidak memberi perlindungan atau bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh
• Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan yang mempunyai hak utama penggunaannya
• Pengajaran yang dilakukan hanyalah pengajaran tingkat rendah

Referensi:

• Oktavianuri, Deffi. (2018). Politik Etis dan Pergerakan Nasional. Pontianak: Derwati Press.