Trias van Deventer, Politik Balas Budi Belanda

KOMPAS.com - Penderitaan rakyat Indonesia ketika dijajah ternyata menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda.

Hal ini kemudian memunculkan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa jajahan.

Program peningkatan kesejahteraan rakyat masa penjajahan Belanda dikenal dengan istilah Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya.

Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft.

Pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis.

Terdapat tiga kebijakan Politik Etis yang terangkum dalam program yang disebut Trias van deventer, yaitu

• edukasi
• irigasi
• emigrasi

Baca juga: Politik Drainage: Pengertian dan Pelaksanaan

Edukasi

Edukasi adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya juga untuk pemerintah Belanda.

Sebab dengan program ini, Belanda mendapatkan tenaga kerja terdidik untuk birokrasinya tetapi dengan gaji yang rendah.

Apabila mendatangkan pekerja dari Eropa, mereka tentunya akan meminta gaji yang tinggi dan dilengkapi dengan sarana prasarana.

Pelaksanaan program ini adalah dibuatnya sekolah dengan dua tingkatan.

Yakni sekolah kelas I untuk golongan bangsawan dan tuan tanah, keudian sekolah kelas II untuk pribumi dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, sejarah, dan menggambar.

Kesempatan pendidikan ini tentunya memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.

Melalui pendidikan ini pula masa kebangkitan Indonesia dimulai.