Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

KOMPAS.com - Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. 

Sewaktu Demokrasi Liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. 

Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai.  

Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa.

Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.

Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan pada masa Demokrasi Liberal, para elite politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa.

Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu partai politik berkembnag secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antarpartai.

Baca juga: Kabinet Sukiman-Suwiryo: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Pergantian Kabinet

Sistem politik Demokrasi Liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia (1949-1959).

Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu:

Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi

Program Kerja:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan kemerdekaan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil:

Terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

Proram Kerja: