Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Liberal

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan dan pemilihan umum
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam RI secepatnya.

Hasil:

Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan kabinet zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo

Program dan Hasil Kerja:

1. Dalam negeri: menyelenggarakan pemilu (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
2. Luar negeri: penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo.

Program Kerja:

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggara pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar).
4. Penyelesaian permasalahan politik.

Hasil:

1. Persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi

Program Kerja:

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Hasil:

1. Berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955.
2. Pemberantasan korupsi
3. Pembubaran uni Indonesia-Belanda.
4. Penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staff Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU

Program Kerja:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya DPRD.
3. Pembatalan KMB
4. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.
5. Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil:

Pembatalan seluruh perjanjian KMB

Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Djuanda.