Sewaktu Demokrasi Liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945.
Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai.
Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan bangsa.
Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan.
Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan pada masa Demokrasi Liberal, para elite politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa.
Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu partai politik berkembnag secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antarpartai.
Pergantian Kabinet
Sistem politik Demokrasi Liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia (1949-1959).
Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu:
Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi
Program Kerja:
Hasil:
Terjadi perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat.
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.
Proram Kerja:
Hasil:
Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman.
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan kabinet zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo
Program dan Hasil Kerja:
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo.
Program Kerja:
Hasil:
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi
Program Kerja:
Hasil:
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU
Program Kerja:
Hasil:
Pembatalan seluruh perjanjian KMB
Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Djuanda.
Program Kerja:
Hasil:
Pemilu 1955
Sewaktu Demokrasi Liberal berlangsung, terdapat peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, salah satunya yaitu Pemilu 1955.
Dari banyaknya partai yang mencalonkan diri pada pemilihan umum 1955, terdapat empat partai yang menarik perhatian besar masyarakat Indonesia, yaitu:
Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia, didirikan pada 4 Juli 1927.
PNI sendiri menjadi partai paling populer di kalangan masyarakat muslim.
Pada masa pemilu 1955, PNI menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu 8.434.653 atau sebanyak 22,32% suara.
Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
Partai Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia yang dibentuk pada 7 November 1945.
Pada pemilu 1955, Masyumi menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.903.886 atau sebesar 20,92% dan meraih 57 kursi parlemen di pemerintahan.
Meskipun Masyumi mendapat suara terbanyak kedua, partai ini juga memiliki masalah dalam organisasi internal antara golongan Islam modernis dan tradisionalis.
Masyumi terpecah menjadi 2 kubu pada 1952, kubu yang dipimpin oleh Sukiman dan kubu yang dipimpin oleh Natsir.
Nahdlatul Ulama (NU)
Partai NU ini merupakan pecahan dari Partai Masyumi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi berideologi Islam tradisionalis, seperti
Pada pemilu 1955, Partai NU berhasil menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.955.141 atau 18,41% dan meraih 45 kursi parlemen.
Kesuksesan NU pada pemilu 1955 ini cukup mengejutkan bahkan bagi anggota internal NU sendiri.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia berdiri pada 7 November 1945 oleh Henk Sneevliet.
PKI sebenarnya pernah terlibat pada pemberontakan Madiun 1948, namun pada masa Demokrasi Liberal masih diperbolehkan untuk berpolitik.
DN Aidit, salah satu tokoh dari PKI membangun partai ini dengan sangat hati-hati pasca pemberontakan Madiun 1948.
PKI sendiri menduduki peringkat keempat pada masa pemilu 1955 dengan perolehan suara sebanyak 6.179.914 atau 16,36% dengan meraih 39 kursi parlemen.
Referensi:
https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/16/161915979/keadaan-politik-pada-masa-demokrasi-liberal