Kenapa Indonesia Tidak Mengakui Kemerdekaan Kosovo?

Kini, Kosovo merupakan negara dengan pengakuan terbatas karena tidak semua negara di dunia mengakui kemerdekaannya.

Bahkan negara induknya, Serbia, tidak pernah merestui kemerdekaan Kosovo, yang membuat dua pihak sering bersitegang.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo.

Lantas, kenapa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo?

Mengapa Kosovo ingin merdeka?

Sejak runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, Kosovo menjadi daerah otonomi khusus yang masuk dalam wilayah Serbia.

Wilayah Kosovo dihuni oleh dua etnis, yakni Muslim Albania sebagai penduduk mayoritas dan etnis Serbia yang merupakan golongan minoritas.

Perbedaan agama dan budaya membuat dua etnis tersebut kerap berseteru. Selama beberapa dekade, Serbia menjadi salah satu negara bagian Yugoslavia.

Ketika Yugoslavia terpecah pada 1992, Serbia membentuk negara federal Republik Federal Yugoslavia (RFY) bersama Montenegro.

Saat itu, ketegangan terjadi karena RFY, yang khawatir Kosovo akan memisahkan diri, membuat serangkaian kebijakan yang melucuti otonomi Kosovo.

Konflik terus memanas hingga meletus Perang Kosovo pada Februari 1998.

Perang Kosovo, yang dalam perkembangannya mengarah pada pembersihan etnis Albania, menyita perhatian internasional.

Perang Kosovo dapat dihentikan pada Juni 1999 setelah NATO melakukan intervensi dan berhasil memaksa RFY untuk menandatangani perjanjian damai.

Meski peperangan berhenti, isu Kosovo belum tuntas dan masyarakat internasional terus mengupayakan penyelesaiannya.

Melansir laman resmi Kemlu RI, pada 1999 Dewa Keamanan PBB pernah mengeluarkan resolusi nomor 1244 yang salah satu isinya menjamin hak menyatakan pendapat bagi masyarakat di wilayah Kosovo untuk membentuk otonomi dalam bingkai negara RFY.

Wilayah Kosovo juga terus dijaga oleh pasukan perdamaian PBB.

Pada 2006, Serbia dan Montenegro sepakat untuk berpisah secara damai menjadi dua negara berdaulat.

Di tahun yang sama, pihak Serbia dan Kosovo sepakat untuk berdialog dengan dimediasi oleh Martti Ahtisaari, utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk masalah Kosovo.

Saat itu, Serbia mau memberikan status kepada Kosovo sebagai “more than autonomy, less than independence".

Pada intinya, Kosovo tetap menjadi wilayah otonomi khusus dalam bingkai Republik Serbia.

Keputusan itu tidak diterima Kosovo, yang tetap bersikukuh ingin memerdekakan diri dari Serbia.

Pada 17 Februari 2008, Kosovo akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak tanpa restu negara induknya, Serbia.

Berapa negara yang mengakui Kosovo?

Pada 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo tidak melanggar hukum internasional.

Kendati demikian, Serbia tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Kosovo dengan argumen bahwa pernyataan kemerdekaan sepihak tidak sesuai dengan resolusi DK PBB tahun 1999 dan semangat rekonsiliasi.

Terkait status kemerdekaan Kosovo, Mahkamah Internasional mengembalikannya kepada kebijakan politik luar negeri masing-masing negara.

Hal itu yang pada akhirnya menjadi landasan beberapa negara mengakui kemerdekaan Kosovo.

Pada akhir 2020, sebanyak 114 negara anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Kosovo, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara berpengaruh di Uni Eropa.

Namun dalam perkembangannya, 15 negara menarik pengakuan mereka atas kemerdekaan Kosovo karena berbagai sebab.

Sejak mendeklarasikan kemerdekaannya, Kosovo juga telah menjadi anggota dari beberapa lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, meskipun belum menjadi anggota PBB.

Alasan Indonesia belum akui kemerdekaan Kosovo

Hingga kini, Kosovo masih berstatus sebagai negara dengan pengakuan terbatas, karena tidak semua negara di dunia mengakui kemerdekaannya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo.

Melansir laman resmi Kemlu RI, keputusan itu sejalan dengan prinsip Indonesia untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah setiap negara anggota PBB, yang merupakan prinsip yang dikandung dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional.

Indonesia memandang Kosovo sebagai wilayah kedaulatan Serbia, dan tidak mengakui kemerdekaan sepihak Kosovo.

Indonesia mendukung upaya penyelesaian status akhir Kosovo secara damai melalui dialog dan negosiasi antara Beograd dan Pristina, serta berharap agar negosiasi menjadi langkah positif menuju perdamaian, keamanan, dan stabilitas.