Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan: Latar Belakang dan Kontroversinya

Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 kilometer dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels.

Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan dibuka pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels.

Daendels memimpin Hindia Belanda dari 1808 hingga 1811, ketika Belanda di bawah kekuasaan Perancis.

Perancis, yang saat itu dipimpin Napoleon Bonaparte, mengutus Deandels untuk mempertahankan Hindia Belanda, khususnya Jawa, dari serangan Inggris.

Salah satu usaha Daendels dalam mempertahankan Pulau Jawa adalah membangun Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan.

Pembangunan jalan raya ini dipimpin oleh Van Breeuchem. Jalan tersebut dibagi ke dalam empat pos besar yaitu Banten, Batavja, Semarang dan Surabaya.

Latar belakang

Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan dibuka pada masa pemerintahan Daendels, sebagai usaha untuk mempertahankan ekonomi dan militer Pulau Jawa.

Hal itu ditujukan guna mempercepat mobilisasi militer dari ujung barat Pulau Jawa hingga ujung timur.

Kepentingan militer itu untuk membendung Inggris, yang diwaspadai akan menyerang Pulau Jawa.

Selain adanya motif militer, tujuan pembangunan Jalan Raya Pos juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi.

Daendels berkeinginan dengan pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, diharapkan membantu penduduk mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah maupun pelabuhan.

Proses pembangunan

Proses pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan menggunakan sistem kerja paksa, di mana para pekerjanya dipaksa bekerja tanpa diberi upah, bahkan sampai timbul korban jiwa.

Adapun jalan raya pos tidak dibangun seluruhnya dari Anyer sampai Panarukan. Beberapa jalan telah dibangun, sehingga Daendels hanya memperlebar.

Beberapa jalan yang diperlebar antara lain Jalan Anyer-Batavia dan Pekalongan-Surabaya.

Barulah setelah Buitenzorg (Bogor), dibangun jalan menuju Cisarua dan seterusnya sampai Sumedang, yang masih terbentur kondisi alam, yaitu batu cadas..

Pembangunan resmi dimulai pada Mei 1808. Pembangunan raya ini juga sebagai awal mula modernisasi di Jawa.

Pasalnya, Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan menjadi jalur ekonomi utama yang menghubungkan berbagai kota besar dan menjadi jalan utama di berbagai kota di Pulau Jawa.

Kontrversi pembangunan Jalan Raya Pos

Pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan sebenarnya bukanlah kerja paksa murni.

Para pekerja dibayar oleh pemerintah, tetapi uang upah dari Daendels diberikan lewat penguasa lokal.

Hal inilah yang menyebabkan uang upah tersebut tidak sampai kepada para pekerja pembangunan jalan, yang kemudian berdampak pada gugurnya banyak pekerja.

Salah satu contohnya adalah di daerah Jawa Tengah, yang dilakukan sistem upah. Deandels memerintahkan para bupati menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah tertentu.

Dari pekerja yang sudah disiapkan tersebut, masing-masing akan dibayar 10 sen ditambah beras dan jatah garam setiap minggu.

Namun sayangnya, catatan pembayaran dari bupati ke para pekerja tidak pernah ada, baik dalam arsip sejarah Indonesia, Belanda, maupun Perancis.

Pada 1808, dana 30.000 gulden yang disiapkan Daendels untuk membayar tenaga kerja habis, sehingga tidak ada dana lagi untuk pembangunan proyek jalan.

Hal itulah yang kemudian menjadi penyebab adanya kerja paksa tanpa upah.

Referensi:

• Darmawan, Joko. (2017). Sejarah Nasional Ketika Nusantara Berbicara. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.