Harapan Kemenpora untuk Satgas Antimafia Bola Jilid III

KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berharap Satgas Antimafia Bola Jilid III lebih gesit dalam mengatasi kasus pengaturan skor di kompetisi Tanah Air.

Kemenpora, yang diwakili Sekretraris Menpora Gatot S Dewa Broto, pada Selasa (18/2/2020) hari ini, telah menyambangi markas Satgas Antimafia Bola di Gedung Polda Metro Jaya.

Kedatangan Sesmenpora bertujuan untuk memenuhi undangan sekaligus menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tim Satgas.

Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Drs Hendro Pandowo, M.Si, dan dihadiri seluruh pimpinan dan anggota Satgas.

Baca juga: Piala Gubernur Jatim 2020 - Persebaya Vs Arema Tanpa Penonton, PSSI Tak Bisa Berbuat Banyak

Rakor tersebut selain sebagai tindak lanjut pertemuan Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan Menpora pada tanggal 10 Februari 2020 di Kemenpora, juga untuk saling memperdalam berbagai informasi dan pengalaman dalam penanganan pemberantasan pengaturan skor.

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenpora sangat mendukung keberadaan Satgas Antimafia Bola Polri Jilid III.

Harapannya, Satgas dapat lebih optimal dalam bekerja, khususnya nanti menghadapi penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Awasi Shin Tae-yong dalam Seleksi Timnas U20 Indonesia

"Kemenpora sangat berharap agar Satgas Antimafia Bola Polri dapat lebih tuntas dalam mengatasi mafia bola tanpa Kemenpora harus membekukan PSSI," tulis Kemenpora dalam rilisnya.

"Karena sejauh ini, Pengurus PSSI kooperatif bersama Kemenpora dan Polri dalam mengatasi mafia bola meski harus terus dilanjutkan," lanjut pernyataan Kemenpora.

Kemenpora juga meminta Satgas Antimafia Bola Polri Jilid III untuk mengambil pembelajaran dari cara beberapa negara mengatasi mafia bola.

Seperti yang pernah dilakukan Gatot S Dewa Broto dengan bertandang ke markas La Liga Spanyol pada Mei 2015 lalu.

Baca juga: PSSI Apresiasi Satgas Antimafia Bola Tangkap 19 Tersangka Sepanjang 2019

Tahun itu bertepatan dengan jatuhnya sanksi FIFA untuk PSSI.

Intinya, Satgas diminta untuk tidak ragu-ragu bersinergi dengan pemerintah, federasi, operator pertandingan, dan setiap klub terikat pada suatu pakta integritas, tanpa harus mengganggu independensi PSSI.

Sebab, jika independensi PSSI terganggu, maka itu dianggap melanggar Statuta FIFA.

PSSI, dalam kesempatan yang sama, juga diminta untuk konsisten pada Statuta FIFA, terutama yang menyangkut hak, kewajiban dan batasan kepemilikan klub.