Apa itu Prinsip National Treatment?

Pasal III:5

Melarang anggota untuk mengadopsi atau mempertahankan aturan kuantitatif internal.

Kualitatif internal ini menuntut, secara langsung atau tidak langsung, bahwa setiap jumlah tertentu dari setiap produk yang tunduk pada regulasi, dipasok dari sumber dalam negeri.

Baca juga: Perdagangan Internasional dari Transaksi dengan Valuta Asing

Pengecualian GATT Pasal III

Prinsip national treatment merupakan prinsip dasar dalam WTO di bawah GATT, tetapi terdapat beberapa pengecualian, yaitu: 

Government Procurement

Dalam pasal III GATT:8(a), berisi pengadaan pemerintah yang merupakan pengecualian perlakuan nasional.

Pengecualian ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh produk dalam negeri secara istimewa untuk keperluan mereka sendiri.

Pengecualian ini terjadi karena banyak pihak kontraktor GATT tidak ingin mengubah perlakuan preferensial mereka.

Perlakukan preferential mereka ini terhadap barang-barang lokal dalam pengadaan pemerintah.

Akibatnya, di bidang pengadaan pemerintah, aturan perlakuan nasional hanya berlaku untuk negara-negara yang telah menandatangani Perjanjian Pengadaan Pemerintah. Lainnya masih tunduk pada pengecualian konvensional.

Subsidies to Domestic Producers

Pasal III:8(b) GATT mengizinkan distribusi subsidi hanya untuk produsen lokal.

Alasan pengecualian ini bahwa subsidi dianggap sebagai instrumen kebijakan yang berhasil. Subsidi juga pada dasarnya merupakan kewenangan kebijakan domestik.

Tetapi untuk masuk kedalam pengecualian yang diterapkan pasal III;8(b), subsidi harus diberikan langsung ke produsen dalam negeri.

Subsidi yang diberikan kepada konsumen untuk membeli produk dalam negeri serta tindakan pengurangan pajak tidak termasuk dalam pengecualian.

Karena subsidi dapat berdampak negatif pada perdagangan maka perjanjian tentang subsidi dan tindakan penyeimbang ketat dalam penggunaannya.

Baca juga: Apa Saja Hambatan Perdagangan Internasional?

Exceptions for Members in the Early Stages of Development

Anggota WTO di fase awal perkembangan, dapat meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Hal ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang masih berkembang.

Upaya ini memerlukan beberapa bantuan pemerintah, dan tujuan membangun industri ini sulit dicapai jika mengikuti peraturan GATT.

Dalam kasus seperti itu, pemerintah negara dapat menggunakan GATT Pasal XVIII:C untuk menghimbaukan anggota WTO lainnya dan memulai pembicaraan.

Setelah kesepakatan diambil, negara berkembang diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketentuan GATT, kecuali Pasal I, II, dan XIII.

Referensi :

• Meti.go.jp. n.d. National Treatment Principle. 
• Wto.org. n.d. WTO | Understanding the WTO - principles of the trading system. 
• Kenton, W.2021. National Treatment Definition. [online] Investopedia.