Kompas.com - 06/02/2020, 14:00 WIB
Amandemen UUD 1945 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoAmandemen UUD 1945
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UUD 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949.

Dikutip situp resmi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), sejauh ini UUD telah diamandeman sebanyak empat kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Baca juga: INFOGRAFIK: Perjalanan Amandemen UUD 1945

Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli.

Tujuan amandemen

Tujuan perubahan UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto.

Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi.  Selain itu adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah. Karena ada sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi.

Amandemen UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan empat kali amendemen ada 16 bab, 37 pasal 194 ayat, tiga pasa aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan.

Baca juga: Pembukaan UUD 1945: Makna dan Pokok Pikiran

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konsolidasi naskah UUD 1945 (2003).

Berikut empat emendemen UUD 1945:

Amandeman I

Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan sembilan pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13.

Kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Amandeman II

Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010.

Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan/tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada delapan hal, yakni:

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Wacana Amendemen UUD 1945 yang Makin Tak Jelas...

  • Otonomi daerah/desentralisasi.
  • Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
  • Penegasan fungsi dan hak DPR.
  • Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
  • Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia.
  • Sistem pertahanan dan keamanan Negara.
  • Pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri.
  • Pengaturan bendera, bahasa, lambang Negara, dan lagu kebangsaan.

Amandemen III

Amandeman ketiga berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan/tambahan dan tiga bab tambahan.

Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni:

  • Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme.
  • Perubahan struktur dan kewenangan MPR.
  • Pemilihan Presiden dan wakil Presiden langsung oleh rakyat.
  • Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  • Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah.
  • Pemilihan umum.
  • Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung.
  • Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
  • Pembentukan Komisi Yudisial.

Baca juga: Dikunjungi MPR, Ini Tanggapan Muhammadiyah, PBNU, MUI, hingga PHDI soal Amendemen UUD 1945

Amandemen IV

Amandemen IV berlangsung pada Sidang Umum MPR, 1 hingga 9 Agustus 20012. Ada 13 pasal, tiga pasal aturan peralihan, dua pasal tambahan dan peruban dua bab.

Dalam empat kali amandemen UUD 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala meski pada Sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Teks Ceramah Singkat

Contoh Teks Ceramah Singkat

Skola
Soal-Soal Akar Pangkat Tiga

Soal-Soal Akar Pangkat Tiga

Skola
Makna Kata Menginspirasi dan Contoh kalimatnya

Makna Kata Menginspirasi dan Contoh kalimatnya

Skola
Manfaat Perdagangan antara Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Manfaat Perdagangan antara Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Skola
Mengapa Diperlukan Tentara?

Mengapa Diperlukan Tentara?

Skola
Formulasi Bahasa Proposal

Formulasi Bahasa Proposal

Skola
Contoh Konsep Perubahan dan Keberlanjutan Bernegara

Contoh Konsep Perubahan dan Keberlanjutan Bernegara

Skola
Mengenal Hukum Kepegawaian di Indonesia

Mengenal Hukum Kepegawaian di Indonesia

Skola
Bahaya Produk Bioteknologi

Bahaya Produk Bioteknologi

Skola
Contoh Karya Seni Rupa Bertema Hubungan Manusia dengan Dirinya

Contoh Karya Seni Rupa Bertema Hubungan Manusia dengan Dirinya

Skola
Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Sebelum Melakukan Suatu Usaha

Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan Sebelum Melakukan Suatu Usaha

Skola
Kesimpulan Hubungan Interaksi antara Warga Masyarakat

Kesimpulan Hubungan Interaksi antara Warga Masyarakat

Skola
Nilai-Nilai Seorang Wirausaha

Nilai-Nilai Seorang Wirausaha

Skola
Mengenal Seni Teater Tradisional Mamanda

Mengenal Seni Teater Tradisional Mamanda

Skola
Bagaimana Sikap Kita jika Keputusan Musyawarah Tidak Sesuai Kehendak?

Bagaimana Sikap Kita jika Keputusan Musyawarah Tidak Sesuai Kehendak?

Skola
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.