Sejarah Krisis di Mesir (2011)

KOMPAS.com - Mesir merupakan negara sosial demokrasi yang terletak di kawasan Afrika Utara.

Secara geografis, Mesir memiliki letak wilayah yang strategis dalam konteks politik dan perdagangan internasional.

Selain itu, Mesir juga memiliki sumber daya alam tambang yang melimpah sebagai sumber pendapatan negara.

Banyaknya potensi yang dimiliki Mesir menjadikan negara ini dipenuhi oleh konflik kepentingan, dari regional hingga internasional. Hal inilah yang nantinya menyebabkan krisis sosial, ekonomi dan politik Mesir yang berkepanjangan.

Dalam jurnal Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya (2014) karya Muhammad Fakhry Ghafur, rezim yang berkuasa di Mesir pada umumnya mendapatkan dukungan dari militer dan negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Dengan dominasi militer, Amerika Serikat berupaya untuk mengukuhkan kepentingan sosial, politik dan ekonomi di Timur Tengah.

Krisis Mesir masa Hosni Mubarak

Pada awal tahun 2011, Mesir terkena dampak dari fenomena Arab Spring yang mengakibatkan munculnya aksi protes dan demonstrasi terhadap rezim Hosni Mubarak.

Masyarakat menuntut adanya pelengseran rezim militeristik Hosni Mubarak yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Dalam buku Sejarah Timur Tengah Jilid 2 (2013) karya Isawati, sejak 26 Januari 2011 jutaan warga Mesir turun ke jalan dan memadati alun-alun Tahrir, Kairo.

Para demonstran bertekad untuk tetap melakukan protes di jalanan Mesir hingga Hosni Mubarak mundur dari jabatannya.

Pada 11 Februari 2011, Hosni Mubarak turun dari jabatannya dan menyerahkan pemerintahan sementara kepada kalangan militer.

Pada masa pemerintahan Mursi, Mesir masih belum mampu keluar dari krisis ekonomi dan politik. Bahkan, kebijakannya dalam bidang ekonomi malah semakin memperburuk kondisi keuangan Mesir.

Pada 22 November 2012, Mursi mengeluarkan sebuah dekrit yang menuai banyak kritik dari berbagai pihak.

Dekrit tersebut berisi penghapusan kekuasaan kehakiman dan pemecatan kejaksaan agung. Dekrit tersebut mengindikasikan bahwa Mursi ingin membangun sebuah rezim otoriter yang kebal hukum.

Pada perkembangannya, pihak oposisi dan militer melakukan upaya kudeta terhadap rezim Mursi. Pada 3 Juli 2013, terjadi pengumuman militer tentang pengambilalihan kekuasaan presiden Mursi.

Pihak oposisi dan militer saling berkolaborasi melakukan protes jalanan dan pendudukan terhadap kota Kairo.

Akhirnya presiden Mursi dapat dilengserkan dari jabatannya pada 31 Juli 2013 dan pemerintahan dilimpahkan kepada pemimpin militer Abdul Fattah as Sisi.