Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Mengintip Ekosistem Pengelolaan dan Anggaran Riset Kelautan

Kompas.com - 07/12/2022, 16:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Dr. A’an Johan Wahyudi*

Saya tergelitik dengan salah satu bagan pada laporan UNESCO (Global Ocean Sicience Report 2020) yang menyebutkan bahwa publikasi ilmiah internasional bidang kelautan yang dihasilkan Indonesia hanya kurang dari10 publikasi per sejuta penduduk.

Jumlah ini merupakan bagian dari klaster terbawah negara-negara di dunia. Negara tetangga Singapura dan Malaysia jelas lebih baik dengan angka lebih dari 50 publikasi per sejuta penduduk.

Baca juga: Optimisme Riset Kelautan di Indonesia

Masih pada laporan UNESCO tersebut, saya mencoba mengaitkan dengan proporsi anggaran riset kelautan setiap negara. Sayang sekali, justru nama Indonesia tidak masuk dalam jajaran negara-negara yang secara serius mengalokasikan dana riset untuk sektor kelautan.

Pada laporan tersebut disebutkan bahwa untuk negara-negara yang cukup serius terhadap riset kelautan, alokasi anggaran riset kelautan berada pada rata-rata 1,7 persen dari total Gross Domestic Expenditure on Research and Development (GERD).

Negara yang boleh dikata serius terhadap riset kelautan namun persentase dana riset kelautan terhadap GERD tergolong rendah adalah Turki, sebesar 0.03 persen.

Bagaimana dengan Indonesia? Karena tidak muncul dalam laporan, maka bisa dikatakan Indonesia belum cukup serius untuk melakukan riset kelautan.

Jadi wajar kiranya jika jumlah publikasi internasional bidang kelautan bangsa Indonesia masih sangat rendah.

Mengukur prioritas riset kelautan dari postur anggaran

Mengukur seberapa besar prioritas riset kelautan bagi peneliti laut seperti saya cukup sederhana. Barometer yang mudah diamati adalah skala mikro, misalnya dengan melihat postur anggaran di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Apalagi sejak berdirinya, BRIN digadang-gadang akan menggunakan platform riset Digital, Green and Blue Economy. Jika memang benar Ekonomi Biru (Blue Economy) menjadi salah satu platform program riset di BRIN, maka layak kiranya melihat proporsi anggaran riset kelautan di BRIN.

Saat ini diketahui bahwa total anggaran riset di BRIN adalah 461 miliar yang terbagi ke dalam skema kolaborasi rumah program (RP) di Organisasi Riset (OR) sebesar 272 miliar dan skema kompetisi terbuka di Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi (FRI) sebesar 189 miliar.

Baca juga: Riset Kelautan di Indonesia, Maju Tapi Tertinggal

Dari keseluruhan anggaran tersebut, alokasi resmi (skema RP) untuk riset kelautan di BRIN diperkirakan sangat kecil. Sampai artikel ini ditulis, baru ada dua skema RP di OR Kebumian dan Maritim yang dialokasikan untuk riset kelautan pda tahun 2023 yang akan datang, yaitu RP Blue Carbon dan RP Akuakultur.

Belum ada keterangan resmi berapa alokasi rupiah untuk kedua RP ini, namun jika dilihat dari target luaran (output) sebanyak 150 publikasi ilmiah internasional, kita bisa perkirakan total alokasi anggaran untuk kedua RP adalah 15 miliar (catatan: diasumsikan 1 publikasi ilmiah internasional setara dengan ~100 juta rupiah dana riset, sesuai dengan catatan Call for Proposal kedua RP).

Dengan demikian, alokasi dana riset kelautan untuk kedua RP hanya 3 persen dari keseluruhan anggaran riset BRIN.

Alokasi lain yang cukup relevan adalah skema Fasilitasi Hari Layar (FHL) yang ada di Kedeputian FRI. Namun, selain nominal 189 miliar anggaran total di Kedeputian FRI, tidak ada keterangan resmi berapa total alokasi untuk FHL.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com