Kekerasan Seksual Semakin Terkuak, Apa Penyebabnya? Ini Kata Komnas Perempuan

Dikarenakan tidak mendampingi kasus secara langsung, upaya membantu korban dilakukan Komnas Perempuan dengan melalui sistem rujukan dan kerjasama dengan berbagai mitara lembaga layanan.

Namun, pada tengah tahun 2021 semakin banyak lembaga layanan yang menyatakan diri kewalahan menerima rujukan, sementara kasus-kasus pengaduan langsung membanjiri merke, yang juga bekerja dengan sumber dana yang terbatas.

Terlebih, masa pandemi mempengaruhi daya lembaga layanan sehingga tidak mampu melakukan layanan seperti yang diharapkan. 

Sementara itu, kajian kebijakan daerah tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan pada tahun 2020, memperlihatkan bahwa hanya 30 persen kebijakan daerah yang memandatkan adanya sistem pemulihan. 

Baca juga: Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Ahli Tegaskan Pemaksaan Aborsi Termasuk Kekerasan Seksual

Di banyak daerah, keberadaan dan dukungan bagi konselor psikolog adalah hal yang mewah, seperti juga visum gratis dan rumah aman.

"Situasi lembaga layanan serupa ini jelas merupakan bom waktu terutama di hadapan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual," kata dia.

"Keterlambatan dalam membantu NWR adalah pelajaran sangat berharga bagi kita semua," imbuhnya.

Oleh karena itu, Ami menegaskan, mendidik publik untuk mendukung korban dan mendesak negara agar sungguh-sungguh membangun secara berkelanjutan infrastruktur dan sistem layanan pemulihan korban adalah tanggung jawab semua pihak.

Hal ini perlu diupayakan agar kisah memilukan seperti NWR dan korban kekerasan seksual di pondok pesantren yang membawa duka serta pukulan bagi keluarga korban.

Bahkan, semua perempuan korban kekerasan, dan banyak dari kita, juga bagi Komnas Perempuan serta lembaga-lembaga pendamping sebagai pertanda Indonesia darurat kekerasan seksual menjadi yang terakhir.

Baca juga: Fisik hingga Sosial, Begini Dampak Korban Kekerasan Seksual