WHO Khawatir Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Terus Terjadi

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan akan memfokuskan distribusi vaksin hasil hibah dan yang mereka beli - sebanyak 2,5 juta dosis yang tiba di Indonesia - ke sejumlah 'daerah prioritas'.

Namun penasehat senior untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir distribusi vaksin yang didasarkan pada pertimbangan kewilayahan dapat terus-menerus menimbulkan ketimpangan vaksinasi antardaerah.

DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan persentase vaksinasi dosis kedua tertinggi, masing-masing dengan 57,41 persen dan 44,87 persen, hingga Kamis (19/8/2021).

Persentase itu berselisih jauh dengan mayoritas provinsi lain yang masih di angka belasan. Capaian vaksinasi di 10 provinsi bahkan masih di bawah 10 persen.

Baca juga: Mengenal Cochrane, Sumber Rujukan Informasi Medis Kepercayaan WHO

Vaksin yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Kamis (19/8/2021) berjumlah 450 ribu dosis vaksin Astrazeneca. Ini merupakan hibah dari pemerintah Belanda.

Adapun sisanya, yaitu 1,56 juta dosis Pfizer dan 567.000 dosis Astrazeneca adalah hasil pembelian langsung pemerintah Indonesia.

Seperti pola distribusi sebelumnya, vaksin yang baru saja tiba ini akan dialokasikan pemerintah ke daerah berkategori prioritas alias yang memiliki tingkat penularan Covid-19 tinggi.

"Vaksin yang sudah diterima akan didistribusikan kepada daerah prioritas dan berisiko terhadap penularan Covid-19," ujar Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam pesan tertulis menyebut daerah prioritas itu adalah Jawa dan Bali.

Kebijakan distribusi vaksin berbasis kewilayahan ini tidak sesuai dengan anjuran WHO, yang mendorong setiap negara menentukan target vaksinasi berdasarkan kelompok populasi.

Artinya, kata Diah Saminarsih, Penasehat Senior untuk Direktur Jenderal WHO, domisili semestinya tidak menentukan akses seseorang, terutama yang masuk kelompok rentan, terhadap vaksin.

"Terlepas di mana mereka tinggal, apakah di Jakarta atau Sumatera Barat. Kalau masuk kelompok populasi tertentu, mereka bisa jadi prioritas. Dengan prinsip ini, pembagian vaksin akan sangat berbeda," ujar Diah saat dihubungi dari Jakarta.