3 Fakta Sains yang Jadi Alasan Larangan Mudik Lebaran 2021

KOMPAS.com - Dengan aturan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021, pemerintah melakukan pengetatan mudik mulai 22 April-5 Mei dan 18 Mei-24 Mei. Ada sejumlah fakta sains yang melandasi larangan mudik Lebaran 2021 di tengah pandemi Covid-19 ini.

Addendum atau aturan SE tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah ini, juga diberlakukan selama 6-17 Mei 2021, dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan kali ini.

Berikut 3 fakta sains yang menjadi alasan diberlakukannya larangan mudik lebaran 2021 ini:

1. Antisipasi peningkatan mobilitas

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, larangan mudik jelas harus ditegakkan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk.

"Arus pergerakan (mobilitas) penduduk yang masif akan meningkatkan potensi penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode larangan mudik diberlakukan," kata Wiku dalam dialog Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Menkes Budi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Menurut Wiku, semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan Covid-19.

Hal ini dikatakan Wiku berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik selama Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Dalam survei terkait larangan mudik itu, ditemukan masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang  waktu H-7 dan H+7 pemberlakukan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 Hijriah.

Baca juga: Seberapa Efektif Larangan Mudik untuk Cegah Corona Covid-19? Ini Kata Ahli

2. Tekan risiko kenaikan kasus positif dan kematian

Dalam dialog KPCPEN sebelumnya pada tanggal 9 April lalu, Wiku menjelaskan jika ada masyarakat yang tetap memaksakan untuk mudik, maka akan menimbulkan penularan, yang berimplikasi terhadap peningkatan kasus infeksi dan kematian.

"Kenaikan kasus penularan itu artinya adalah nyawa. Jadi, itu adalah konsekuensi publik yang harus kita tanggung. Karena itulah, kita katakan, jangan melakukan mudik," jelas Wiku.

Dia menambahkan, semua pihak harus belajar dari pengalaman yang menunjukkan lonjakan kasus akibat mobilitas yang tinggi pada masa liburan panjang.

Contohnya adalah yang terjadi pada libur Idul Fitri tahun 2020 yang lalu, di mana mudik Lebaran 2020 menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 terjadi hingga 600 kasus setiap harinya.

Baca juga: Cegah Episenter Baru Corona, LIPI Minta Pemerintah Tegaskan Larangan Mudik

ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN Sejumlah calon penumpang berjalan menuju bis antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Bis Pakupatan, Serang, Banten, Sabtu (27/3/2021). Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan menyatakan para operator angkutan saat ini menunggu petunjuk teknis larangan mudik Lebaran 2021 dan meminta ketegasan pemerintah dalam melarang dan menindak setiap kendaraan pengangkut pemudik Lebaran baik yang berplat kuning maupun berplat hitam untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ hp.

Begitu juga saat libur panjang hari kemerdekaan 2020, laju lonjakan kasus infeksi Covid-19 mencapai 1.100 kasus per hari.

"Kembali saya tekankan bahwa pengalaman libur-libur panjang sebelumnya patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan termasuk kebijakan. Saat momen ini terjadi seringkali tak terelakkan timbul kerumunan saat bepergian maupun di tempat tujuan bepergian," kata dia.

"Kembali lagi saya mau mengingatkan, itu adalah harganya nyawa. Itulah yang harus kita hindari," tegasnya.

3. Risiko pandemi Covid-19 tak terkendali

Sebagai informasi, zona merah di Indonesia pada pekan lalu jumlahnya sempat meningkat menjadi 11 kabupaten/kota. Meskipun, pada pekan ini zona merah di Indonesia menurun menjadi 6 kabupaten/kota saja.

Tetapi jika imbauan larangan mudik tersebut masih diabaikan, para ahli meyakini tidak hanya soal zona merah, penularan kasus infeksi dan kematian, munculnya ragam varian baru akibat pandemi yang tak terkendali juga bisa terjadi.

Baca juga: Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?

Ahli Epidemiologi Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman selalu menegaskan, jika masih terus tak terkendali maka varian baru virus corona masih akan terus muncul lagi yang lainnya.

Sementara, beberapa varian baru yang saat ini ditemukan lebih mudah menular dan ada yang cenderung memperparah kondisi pasien.

Pelarangan atau peniadaan mudik lebaran merayakan Hari Raya Idul Fitri termasuk salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk mengendalikan pandemi di Indonesia ini.

Namun, jika kebijakan pengendalian ini tidak bisa terjalankan dengan optimal. Maka, risikonya akan berdampak pada seluruh elemen atau lapisan masyarakat itu sendiri.

"Kalau ini tidak ditingkatkan, artinya akan melahirkan siklus yang akan memperburuk keadaan. Juga kondisi pandemi yang tidak terkendali akan melahirkan juga mutasi-mutasi yang baru, yang pada gilirannya akan ada strain baru yang semakin merugikan," tegas Dicky dalam pemberitaan Kompas.com, (10/3/2021). 

Baca juga: Ahli Prediksikan 40.000 Kasus Corona Baru Akan Terjadi di Jawa Akibat Mudik