Cegah Episenter Baru Corona, LIPI Minta Pemerintah Tegaskan Larangan Mudik

KOMPAS.com - Ahli meminta pemerintah tegas dalam memberikan aturan terkait mudik selama pandemi Covid-19. Seperti kita tahu, penyebaran virus corona baru masih terjadi dan diprediksi masih akan berlangsung hingga hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini.

Jika kebijakan tentang aturan mudik tidak dilakukan, maka potensi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menjadi episenter Covid-19 yang lebih masif bisa saja terjadi. Bahkan, episenter baru di wilayah lain Indonesia juga sangat mungkin terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rusli Cahyadi.

Kebijakan yang saat ini diambil oleh berbagai daerah dan pemerintah pusat, kata Rusli, itu seharusnya bukan hanya pembatasan atau menunda. Tapi ketegasan pemerintah untuk kebijakan yang lebih jelas.

Baca juga: Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?

"Jadi satu hal yang harus diperhatikan, dan tidak mudah dalam polemik ini adalah karena pelarangan mudik tidak tegas," kata Rusli dalam diskusi online bertajuk Pandemik Covid-19: Mudik atau Tidak?, Selasa (14/4/2020).

Dipaparkan lebih rinci oleh Rusli, bahwa saat ini hampir 50 persen masyarakat masih mempertimbangkan untuk melakukan mudik lebaran pada tahun ini, di mana penularan virus corona juga masih menggeliat.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada banyak sekali pergerakan orang saat melakukan mudik.

Sementara, penularan atau transmisi Covid-19 ini juga sangat berpotensi tinggi terjadi saat masifnya pergerakan dilakukan oleh masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah sejauh ini tidak secara umum serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Melainkan hanya beberapa wilayah yang termasuk zona merah saja.

Rusli melihat bahwa kebijakan mudik hanya sekadar imbauan, bukan pelarangan secara tegas.

Karena hanya sekadar imbauan dan tak ada larangan tegas, ini membuat masyarakat bimbang dan fakta di lapangan menemukan masih banyak orang yang berencana mudik saat lebaran nanti.

Seharusnya diperlukan kebijakan yang lebih tegas seperti pada ASN, Polri, TNI dan juga pegawai BUMN. Sebab jumlah masyarakat selain pegawai kategori tersebut lebih banyak di Tanah Air.

"Minta untuk masyarakat tidak mudik. Tapi kita minta kebijakan dan kejelasan dari pemerintah itu harus tegas," ujar Rusli.

Baca juga: 70 Persen Orang Terinfeksi Corona Tanpa Gejala dan Bisa Tularkan Virus

Jika pemudik adalah mereka yang berasal dari Jabodetabek, data survei yang dilakukan Rusli menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat saat mudik menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, ada kemungkinan pemudik akan menjadi carier atau pembawa virus tanpa disadari.

SHUTTERSTOCK .