Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2020, 12:00 WIB
Ellyvon Pranita,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ahli meminta pemerintah tegas dalam memberikan aturan terkait mudik selama pandemi Covid-19. Seperti kita tahu, penyebaran virus corona baru masih terjadi dan diprediksi masih akan berlangsung hingga hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini.

Jika kebijakan tentang aturan mudik tidak dilakukan, maka potensi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menjadi episenter Covid-19 yang lebih masif bisa saja terjadi. Bahkan, episenter baru di wilayah lain Indonesia juga sangat mungkin terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rusli Cahyadi.

Kebijakan yang saat ini diambil oleh berbagai daerah dan pemerintah pusat, kata Rusli, itu seharusnya bukan hanya pembatasan atau menunda. Tapi ketegasan pemerintah untuk kebijakan yang lebih jelas.

Baca juga: Corona Masih Melanda, Survei Masyarakat Pilih Mudik atau Tidak?

"Jadi satu hal yang harus diperhatikan, dan tidak mudah dalam polemik ini adalah karena pelarangan mudik tidak tegas," kata Rusli dalam diskusi online bertajuk Pandemik Covid-19: Mudik atau Tidak?, Selasa (14/4/2020).

Dipaparkan lebih rinci oleh Rusli, bahwa saat ini hampir 50 persen masyarakat masih mempertimbangkan untuk melakukan mudik lebaran pada tahun ini, di mana penularan virus corona juga masih menggeliat.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada banyak sekali pergerakan orang saat melakukan mudik.

Sementara, penularan atau transmisi Covid-19 ini juga sangat berpotensi tinggi terjadi saat masifnya pergerakan dilakukan oleh masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah sejauh ini tidak secara umum serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Melainkan hanya beberapa wilayah yang termasuk zona merah saja.

Rusli melihat bahwa kebijakan mudik hanya sekadar imbauan, bukan pelarangan secara tegas.

Karena hanya sekadar imbauan dan tak ada larangan tegas, ini membuat masyarakat bimbang dan fakta di lapangan menemukan masih banyak orang yang berencana mudik saat lebaran nanti.

Seharusnya diperlukan kebijakan yang lebih tegas seperti pada ASN, Polri, TNI dan juga pegawai BUMN. Sebab jumlah masyarakat selain pegawai kategori tersebut lebih banyak di Tanah Air.

"Minta untuk masyarakat tidak mudik. Tapi kita minta kebijakan dan kejelasan dari pemerintah itu harus tegas," ujar Rusli.

Baca juga: 70 Persen Orang Terinfeksi Corona Tanpa Gejala dan Bisa Tularkan Virus

Jika pemudik adalah mereka yang berasal dari Jabodetabek, data survei yang dilakukan Rusli menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat saat mudik menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, ada kemungkinan pemudik akan menjadi carier atau pembawa virus tanpa disadari.

.SHUTTERSTOCK .

Pasalnya, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona baru SARS-CoV-2 saat ini mengalami atau memiliki gejala, dan disebut sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG).

OTG inilah yang kemudian, tanpa diketahui dirinya sendiri dan orang-orang di kampung halamannya nanti bisa menyebarkan virus dan membuat yang lain terinfeksi.

OTG memang akan terlihat biasa saja, sehat-sehat saja. Tetapi tidak begitu dengan orang yang terinfeksi setelahnya.

Bisa jadi, orang yang terinfeksi setelahnya termasuk keluarganya sendiri akan memiliki gejala yang lebih fatal dibandingkan si pembawa virus sebelumnya.

Oleh sebab itu, ditegaskan oleh Rusli bahwa pilihan mudik sebenarnya sangat berisiko akan memperluas pandemi Covid-19 ini ke wilayah kampung halaman secara tidak langsung tanpa disadari oleh calon pemudik.

"Jabodetabek ini zona merah. Jadi, kalau mudik ada kemungkinan orang-orang yang menderita (terinfeksi dan OTG) jadi carier dari Corona ini dan akan menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia," ujar dia.

Lebih rincinya, presentasi pergerakan masyarakat dalam melakukan mudik saat idul Fitri, disampaikan Rusli sebagai berikut.

Dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa pergerakan mudik terbesar berasal dari daerah berikut.

  • Jawa Barat sebesar 22,94 persen
  • DKI Jakarta sebesar 18,14 persen
  • Jawa Timur sebesar 10,55 persen
  • Jawa Tengah 10,02 persen
  • Banten 4,68 persen

Sebagai wilayah episentrum Covid-19 saat ini di Indonesia, pemudik dari DKI Jakarta sendiri terjadi pergerakan ke hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Berikut wilayah yang berpeluang paling banyak menjadi tujuan pemudik dari Jakarta umumnya.

  • Jawa Tengah sebesar 24,18 persen
  • Jawa Timur sebesar 16,01 persen
  • Jawa Barat sebesar 14,71 persen
  • DI Yogyakarta sebesar 7,52 persen
  • Sumatera Utara sebesar 4,58 persen

Baca juga: Hampir 2 Juta Kasus, Apa Itu ODP, PDP, Suspek, OTG, dan Positif Corona

Pelarangan mudik pada momentum pandemi Covid-19 ini, sebaiknya tidak hanya dari wilayah Jabodetabek ke luar daerah.

Menurut Rusli, pelarangan sementara mudik antar-kota atau kabupaten dalam satu wilayah juga harus dipertimbangkan kembali, karena tidak hanya Jabodetabek yang saat ini terjadi lokal transmision.

"Menurut saya tunda dulu (mudik), nanti kalau sudah selesai pandemi (baru mudik)," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com